Komjen Fadil Imran: Isu Netralitas Polri Selalu Mengemuka Dalam Pemilu
- ANTARA/Melalusa Susthira K.
Jakarta - Kepala Baharkam Polri Komisaris Jenderal Polisi Muhamad Fadil Imran mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 November 2023.
Dalam paparannya, Fadil mengatakan, isu netralitas menjadi hal yang sering disorot untuk jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri). “Isu netralitas merupakan isu yang selalu mengemuka dalam pelaksanaan kegiatan Pemilu,” kata Fadil.
Oleh sebab itu, Fadil mengatakan, Polri akan netral pada seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024. Bahkan, kata dia, Polri telah mengeluarkan petunjuk dan arahan kepada seluruh jajaran Korps Bhayangkara yang dituangkan dalam Surat Telegram (TR) Nomor: 2407/X/2023.
“Tujuannya untuk mencegah pelanggaran anggota Polri dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak, yang menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024,” ujarnya.
Ilustrasi Pemilu 2024.
- VIVA
Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo absen dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 15 November 2023. Akibatnya, rapat sempat dibanjiri interupsi karena ketidakhadirannya Kapolri dalam rapat tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul memimpin rapat membacakan surat yang dikirim Kapolri Nomor B-9983/XI/2023 tertanggal 13 November 2023 bahwa rapat kerja Komisi III dengan DPR RI yang sekiranya dengan Kapolri diwakilkan oleh Kabaharkam, Komjen Muhamad Fadil Imran selaku Kepala Operasi Mantab Brata 2023-2024.
“Keputusan rapat kerja kali ini tetap mengikat Komisi III dengan Polri. Kami ucapkan terima kasih kepada Kabaharkam dan seluruh jajaran aras kesediaannya memenuhi undangan rapat kerja Komisi III,” kata Bambang Pacul.
Saat ini, kata Bambang Pacul, Indonesia sudah memasuki tahun politik Pemilu 2024 dan akan melakukan pesta demokrasi. Fungsi kepemiluan pertandingan antarpartai-partai, yang tentu diwasiti Bawaslu, diselenggarakan oleh KPU.
“Dalam hal ini alat negara kepolisian sebagai alat negara penegakan hukum. Oleh karenanya, itulah yang hari ini menjadi fokus kita agar seluruh personel polisi memiliki sikap netralitas dalam mengawal pemilu tersebut,” ujar Politisi PDI Perjuangan ini.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Pandjaitan mengajukan interupsi kepada pimpinan rapat. Dalam interupsinya, Trimedya mempertanyakan rapat penting ini Kapolri tidak hadir tapi malah mengutus Komjen Fadil Imran.
“Saya ingin penjelasan dulu dari saudara ketua. Untuk acara yang begini penting kenapa yang datang Kabarhakam? Harusnya Kapolri yang hadir. Apa yang telah disampaikan saudara ketua tadi, termasuk kesimpulan rapat yang kita buat nanti, maka juga bisa dilaksanakan oleh Kapolri. Jadi kami mengusulkan saudara ketua, rapat ini kita tunda menunggu saudara Kapolri bisa hadir,” katanya.
Justru, Trimedya melihat Kapolri Jenderal Listyo Sigit sangat istimewa. Sebab, sepengalaman Trimedya kalau akan penyelenggaraan Pemilu itu tidak pernah Polri diwakilkan.
“Kok istimewa sekali Kapolri yang sekarang diwakilkan, terkecuali saudara ketua menyampaikan akan ada rapat lagi dengan Kapolri menjelang Pemilu. Kita lihat Komisi I, itu langsung Panglimanya,” ujarnya.
