Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Cari Suara untuk Dirinya, Ganjar: Saya Malah Tidak Tahu
- Dok. Istimewa
Jakarta - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, merespons adanya pakta integritas yang diduga diteken Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso dan Kabinda Papua Barat, yang berisi kesiapannya mencari dukungan suara untuk Ganjar Pranowo. Menyikapi kabar tersebut, Ganjar mengaku tak tahu mengenai pakta integritas tersebut.
"Belum tahu, saya, malah gak tahu itu," ujar Ganjar kepada wartawan di kantor KPU, Jakarta, dikutip Rabu, 15 November 2023.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan, bahwa jika pakta integritas itu benar maka Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang melakukannya. Menurutnya, hal itu merupakan ketidaknetralan ASN dan harus ditertibkan.
Sebagai informasi, pakta integritas yang dimaksud sempat beredar dalam grup wartawan. Dalam pakta integritas itu juga dituliskan Yan Piet Moso selaku Pj Bupati Sorong menyatakan sejumlah poin salah satunya siap mencari dukungan di Kabupaten Sorong kepada Ganjar pada Pilpres 2024.
Adapun pakta itu ditandatangni langsung oleh Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP Silaban pada Agustus 2023.
Berikut isi pakta tersebut:
1. Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong.
2. Tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.
4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.
5. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta Integritas ini.
Menyoroti itu, Elite Partai Demokrat, Benny K Harman mengunggah dokumen pakta integritas yang menyebutkan Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso mendukung calon presiden, Ganjar Pranowo di pilpres 2024 mendatang.
Lantas, Benny mempertanyakan hal tersebut. Benny mengunggah dokumen itu melalui akun twitter atau X pribadinya @BennyHarmanID.
"Halo Republik. Apakah benar dokumen Pakta Integritas ini? Apakah benar pula orang ini yang kena OTT KPK itu?" tulis Benny seperti dikutip VIVA, Selasa, 14 November 2023.
Ia juga mempertanyakan bahwa ada tandatangan dari pejabat Papua Barat. Benny pun menduga adanya tukar guling politik.
"Mengapa pula ada tanda tangan Kabinda Papua Barat dalam dokumen seperti ini? Ditunjuk jadi penjabat dengan tukar guling politik? Oooh Domine, selamatkan negeri ini. #RakyatMonitor#," katanya.
KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada 2024 pada 15 Desember
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochamad Afifuddin mengungkap tahapan rekapitulasi suara Pilkada serentak 2024.
