Politikus NasDem Ingatkan Pemilu 2024 Jangan Ada Lagi Istilah yang Memecah Belah
- Dok. Istimewa
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang kan berkompetisi di 2024 nanti. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat Idris Sandiya berharap proses tersebut menjadi awal dari pemilu yang berkualitas.
"Kita ingin ke depan Pemilu semakin berkualitas. Yakni pemilu yang jujur dan adil, juga menjunjung tinggi perbedaan sekaligus persatuan. Tidak boleh ada pecah belah, apalagi hanya karena beda pilihan” ujar Idris dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 November 2023.
Politisi Nasdem Idris Sandiya
- Dok. Istimewa
Menurut dia, penetapan pasangan capres-cawapres mesti dimaknai sebagai awal kompetisi yang fair. Pendukung pasangan Capres-Cawapres tak boleh saling menjatuhkan, menyebarkan berita bohong atau hoax, serta melakukan hal negatif lainnya.
Calon legislatif daerah pemilihan Jawa Barat VI yang meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini ingin semua pihak menjaga situasi kondusif, sehingga proses pesta demokrasi lima tahunan berjalan tanpa perpecahan.
"Jangan lagi ada istilah-istilah yang saling memecah belah, apalagi menjatuhkan pihak lain," kata dia.
Kepada aparat pemerintah, termasuk ASN, TNI, dan Polri, Idris meminta agar mereka tetap menjaga netralitas.
Selain itu, Idris juga berharap agar aparat pemerintah dapat bersama mengawal Pemilu untuk menciptakan situasi yang kondusif. Sehingga, tak ada lagi perpecahan di masyarakat seperti pemilu sebelumnya.
Ilustrasi Pemilu.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Lebih lanjut Idris juga mengingatkan poin-poin yang disampaikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam HUT Ke-12 Partai NasDem. Surya Paloh ingin seluruh kader memperjuangkan kepentingan nasional.
"Seperti yang dikatakan Pak Surya Paloh, seluruh kader mesti melakukan kerja nyata sebagai manifestasi gerakan perubahan untuk menjaga Indonesia," ujar Idris Sandiya
DPR Kaji Penundaan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan rencana pemerintahan yang ingin menaikkan PPN jadi 12 persen pada 2025.
