Putusan MKMK Bikin Ganjar Gelisah, Anies Fokus Hadirkan Keadilan Bagi Rakyat
- Istimewa
Jakarta – Calon presiden dari Koalisi Perubahan, yaitu Anies Baswedan enggan berkomentar banyak soal kegelisahan Ganjar Pranowo terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) beberapa waktu lalu. Anies mengaku lebih memilih fokus pada agenda yang telah disusun untuk keadilan rakyat.
"Kami fokus pada agenda kita untuk menghadirkan keadilan karena itu kita bilang adil makmur untuk semua, yang kami pikirkan adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan perubahan," ujar Anies kepada wartawan di Jakarta Barat, Minggu, 12 November 2023.
Bahkan, Anies Baswedan membeberkan sejumlah programnya. Mulai dari menyiapkan lapangan pekerjaan lebih luas, kesehatan lebih baik, dan pendidikan terjangkau. "Itu fokus kita, dan itu lah yang sekarang kita kerjakan terus," kata dia.
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar naik jip mendaftar ke KPU, Kamis (19/10)
- Ist
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan putusan terhadap lembaga negara harus dihormati. Koalisi Perubahan sebagai poros pendukung Anies dan Muhaimin Iskandar (AMIN) lebih mementingkan agenda perubahan dapat terlaksana.
"Siapa pun yang ada di dalam arena kontestasi, itu biarlah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada. Baik partai, baik kemudian komisi, tapi bagi kami yang penting adalah bagaimana agenda itu terlaksana," pungkasnya.
Sebelumnya, Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo turut menyoroti dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan ada pelanggaran etik berat di balik keputusan batas usia capres-cawapres oleh Ketua MK. Ganjar mengaku gelisah setelah mendengar ada pelanggaran etik berat di balik keputusan hakim.
"Saya berbicara sebagai bagian dari warga, sebagai bagian dari rakyat yang ikut gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan," ujar Ganjar dikutip dari akun Instagram resminya, Sabtu, 11 November 2023.
Ganjar Pranowo saat silaturahmi dengan Paguyuban Pujakesuma di Sumatera Utara
- Dok. Istimewa
Dia menyebutkan bahwa kegelisahan itu terjadi ketika dirinya memerhatikan kata demi kata dari putusan MKMK. Bahkan, dalam benaknya muncul pertanyaan faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran etik tersebut. Termasuk, mengenai ada tidaknya konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan.
"Dari situ saya semakin gelisah dan terusik, mengapa sebuah keputusan dari sebuah proses dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos? Apa ada pertanggungjawabannya kepada rakyat secara hukum?" ucapnya.
Bahkan, Ganjar menjelaskan kalau putusan MKMK itu menurutnya dilakukan karena masih ada rasa keadilan. "Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah membuktikan bahwa lembaga tertinggi konstitusi republik ini masih menjunjung tinggi ruh demokrasi, Indonesia kita masih sangat panjang perjalanannya," ungkapnya.
Maka dari itu, Ganjar berharap setelah ini Indonesia dibangun dengan pondasi luhur tanpa tendesi yang mencederai demokrasi dan keadilan. Sehingga, masa depan masyarakat Indonesia akan lebih baik.
"Apakah kita akan mengorbankan sejarah panjang Indonesia ke depan? Jawaban saya tidak. Kita akan memastikan sejarah yang terang, memastikan demokrasi dan keadilan sampai selamanya," kata Ganjar.
MK Korsel Perintahkan Presiden Yoon Serahkan Dekrit Darurat Militer
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memerintahkan Presiden Yoon Suk Yeol untuk menyerahkan dekrit darurat militer serta notulen dua rapat Kabinet.
