Panja Netralitas TNI Belum Jadi Agenda Internal Komisi I DPR, Ini Alasannya

Ilustrasi Prajurit TNI
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Jakarta – Rencana pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI belum menjadi agenda internal Komisi I DPR RI. Dalam waktu dekat ini, Komisi I DPR akan melakukan fit and proper test terhadap calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Komjen Setyo Budiyanto Terpilih jadi Ketua KPK, Yudi Purnomo: Ada Tugas Berat Memulihkan Kepercayaan Publik

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengungkapkan Panja Netralitas TNI saat ini belum dijadwalkan jadi agenda internal Komisi I DPR RI.

"Itu belum jadi agenda internal Komisi I. Saya rasa pada saat ini belum dijadwalkan," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 10 November 2023.

DPR Telah Pilih Lima Dewas KPK Periode 2024-2029, Tumpak Hatorangan: Mudah-mudahan Lebih Baik

Anggota DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi

Photo :
  • Instagram @bobbyrizaldi

Menurut Bobby, dalam membentuk Panja dibutuhkan persetujuan dari seluruh fraksi di Komisi I DPR RI.

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

"Karena perlu persetujuan dari seluruh anggota fraksi kalau pembentukan panja harus bulat," ujarnya.

Lebih lanjut, Bobby mengatakan pembentukan Panja juga harus melihat dinamika yang berkembang. Dia bilang juga mesti menemukan adanya indikasi terkait ketidaknetralan TNI jelang Pemilu 2024.

"Kalau misalkan Panja netralitas, buktinya tidak netral apa? Lantas indikasi tidak netral apa, kan tentu harus ada itu," ujarnya.

Dengan demikian, menurutnya, jika ada pembentukan Panja Netralitas TNI diharapkan dapat dipastikan bawa solusi dan manfaat bagi publik.

"Bukan menimbulkan polemik di publik, apalagi dalam masa persiapan pelaksanaan pemilu," imbuhnya.

Diketahui, awalnya Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengusulkan pembentukan Panja Netralitas TNI dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.

Dia berdalih, Panja Netralitas TNI diperlukan untuk menjaga kedaulatan NKRI agar tak terpecah belah karena potensi intervensi terhadap pimpinan TNI dalam mengawal pelaksanaan pemilu.

Utut mengusulkan Panja itu saat rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membahas pengamanan TNI di Pemilu 2024, Selasa, 7 November 2023.

"Kalau memang berkenan untuk menjaga Marwah DPR buatlah panja netralitas TNI. Jadi kita sembari, kesibukan kita sebagai caleg, kita membuat pengawasan," ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 November 2023.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya