Bidik Kursi DPR, Fajar Hasan PDIP Bikin Tim Pemenangan di 17 Kabupaten-Kotamadya Sultra

Jakarta - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang maju Caleg DPR RI Muhamad Fajar Hasan terus bergerilya demi menembus target lolos ke parlemen Senayan, tahun depan. Caleg dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara atau Sultra itu masif lakukan konsolidasi melalui pembentukan tim pemenangan di 17 Kabupaten/Kotamadya se Sultra.

Salah satu ikhtiar Fajar dengan menemui dan menyapa masyarakat dari berbagai elemen. Dia pun selalu mensosialisasikan ide gagasan yang akan dikerjakan jika terpilih jadi wakil rakyat Sultra di Senayan.

“Aspirasi masyarakat Sultra harus diperjuangkan di level nasional secara sungguh-sungguh dengan komitmen tinggi," kata Fajar, dalam keterangannya, dikutip pada Kamis, 9 November 2023.

Fajar menyampaikan, salah satu sektor yang akan diperjuangan antara lain bidang pengelolaan sumber daya alam. Ia mengatakan demikian karena Sultra dikenal sebagai salah satu pusat deposito nikel terbesar di Indonesia.

Bagi dia, Sultra mesti punya blueprint atau konsepsi besar yang jadi panduan dalam tata kelola nikel. Dalam blueprint itu, menurut dia, mesti harus memasukan kepentingan warga lokal atau warga terdampak sebagai kepentingan utama dalam program hirilisasi pengelolaan sumber daya alam di Sultra.

“Selama ini, tata kelola nikel masih sporadis, hanya berorientasi bisnis semata. Kepentingan warga lokal belum maksimal terintegrasi dalam rencana bisnis para pengusaha di sektor nikel," ujar Fajar.

Lebih lanjut, dia juga akan terus menyerap suara rakyat Sultra di lapangan. Kata Fajar, sebagian rakyat berharap agar program hilirisasi yang saat ini berjalan di Sultra tetap berlanjut.

Namun, dia menekankan dengan catatan agar bisa beri manfaat kepada daerah khususnya warga lokal penghasil nikel. Dia bilang, tata kelola nikel di Sultra juga harus beri nilai tambah terhadap kemajuan daerah.

Pun, dia menyinggung yang terpenting, secara geologis, pertambangan nikel harus mengutamakan keberlanjutan ekologis. Ia mengingatkan jika terjadi kerusakan lingkungan karena aktivitas pertambangan, maka yang terdampak adalah warga sekitar tambang.

“Korporasi harus menyiapkan skenario perlindungan kepada warga terdampak karena aktivitas pertambangan, misalnya berupa jaminan asuransi. Oleh karenanya, mitigasi resiko harus di depan," lanjut Fajar.

Dia juga memperhatikan potensi limpahan usia produktif di kalangan anak muda atau bonus demografi. Fajar menyoroti hal itu karena persentase jumlah penduduk Indonesia saat ini lebih dominan generasi milenial dan generasi Z.

"Suara mereka harus didengar, diartikulasi menjadi suatu kebijakan yang berpihak kepada anak muda," lanjut Fajar.

"Kepentingan anak muda harus didahulukan, di antaranya kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan, kesehatan mental, industri kreatif," kata Fajar.

 

Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR

Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.

VIVA.co.id

18 Desember 2024