Moeldoko: Gerakan Terorisme Masih Ada dan Jaringannya Hidup di Tengah Euforia Pemilu 2024

Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Jendral TNI (Purn) Moeldoko menyatakan gerakan terorisme masih ada di Indonesia, di tengah euforia politik demokrasi menjelang Pemilu 2024 karena itu masyarakat diingatkan untuk tetap waspada.

Polisi Bongkar 619 Kasus Judol sejak 5 November 2024, 734 Orang Ditetapkan Tersangka

"[terorisme] ini sebenarnya memberikan awarness kepada kita semua bahwa masih ada, jaringan itu hidup dan ideologi yang dia kembangkan atas pikiran dia yang dia yakini ternyata masih ada di Indonesia," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jakarta, Kamis, 9 November 2023.

Ia mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi aksi terorisme di tengah suasana euforia politik demokrasi di Indonesia. "Yang kita inginkan dalam suasana di tengah euforia politik demokrasi tetap mewaspadai gerakan yang berkaitan dengan terorisme," katanya.

Menko Polkam Sebut Ada 97 Ribu Anggota TNI-Polri Main Judi Online

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sebelumnya menangkap dua tersangka tindak pidana terorisme dari kelompok Jamaah Anshorut Daulah (JAD) yang berencana mengganggu dan menggagalkan Pemilu 2024.

Takjub Lihat Polda Metro Jaya Megah, Dharma Pongrekun: Adabnya Juga Harus Megah

Densus 88 membawa terduga teroris Taufik Bulaga alias Upik Lawanga.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Aswin Siregar di Mabes Polri, Jakarta, pada 3 November, mengatakan dua tersangka ditangkap di Jawa Barat pada 1 November 2023 masing-masing berinisial AH alias AM dan DAM.

Tersangka merupakan anggota jaringan JAD pimpinan Abu Oemar (AU) yang menjadi pendukung Daulah Islamiyah atau ISIS.

Polri melaporkan sepanjang 27 Oktober hingga 3 November 2023, Polri telah menangkap total 42 orang yang terkait dengan jaringan terorisme di Indonesia. (ant)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024