Gibran Ajukan Cuti untuk Hadiri Undangan Makan Siang dengan Wapres meski Batal
- VIVA/Fajar Sodiq
Solo - Wali Kota Surakarta yang juga bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka mengajukan cuti untuk melakukan kegiatan di DKI Jakarta, Senin, 6 November 2023.
Dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa mengatakan sudah menerima surat izin cuti dari Gibran yang ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.
Oleh karena itu, ia mewakili Gibran harus menghadiri sejumlah acara yang terselenggara pada hari ini, di antaranya acara Seminar Security Crowdfunding (SCF) sebagai alternatif Pendanaan bagi UMKM di UNS dan Pekan Olahraga Warga Solo di Lapangan Mini Cengklik.
Cawapres Gibran Rakabuming Raka
- VIVA/M Ali Wafa
Terkait dengan surat izin cuti tersebut tertulis bahwa Gibran akan menghadiri undangan makan siang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Meski demikian, ia mengaku tidak tahu bahwa agenda makan siang itu batal dilaksanakan hari ini.
Disinggung mengenai rencana Gibran yang akan mendatangi HUT Partai Golkar di Jakarta, Senin sore, Teguh mengaku tidak tahu.
"Itu enggak ada urusan dengan saya, yang tertulis hanya izin makan siang. Undangan resmi sudah beredar, perkara berubah kami enggak tahu," katanya.
Dalam surat tersebut tertulis Gibran mengajukan izin untuk menghadiri undangan makan siang bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin d. Selain itu, juga akan menghadiri beberapa acara di Jakarta.
Ilustrasi Pemilu.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
"Bahwa dalam surat dimaksud, Saudara sebagai Bakal Calon Wakil Presiden Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diundang oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia pada kegiatan Makan Siang Bersama Bakal Calon Wakil Presiden dan beberapa rangkaian kegiatan pada Hari Senin, 6 November 2023 di Jakarta," tulis surat tersebut yang ditandatangani oleh Pj Gubernur Nana Sudjana. (ant)
Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.
