Misbakhun Konsisten Bela Industri Hasil Tembakau, Serap Aspirasi Ribuan Pekerja
- Istimewa
Jakarta – Politisi Partai Golkar yang juga anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, terus memperjuangkan kepentingan banyak masyarakat yang menggantungkan hidup pada industri hasil tembakau (IHT).
Menurutnya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah selama ini menyangkut para pelaku IHT, sering kali tidak adil.
“Pelaku IHT berkali-kali terkena dampak kenaikan cukai yang eksesif, sekarang sedang khawatir oleh Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang mengatur zat adiktif produk hasil tembakau. Membela mereka adalah tugas konstitusional saya,” ujar Misbakhun, dalam keterangannya yang diterima VIVA, Kamis 2 Oktober 2023.
Saat turun ke daerah pemilihannya di Jawa Timur, Misbakhun mendatangi para pekerja sektor IHT. Di sana, ia juga menyerap aspirasi para pekerja tersebut. Politisi asal Pasuruan itu, juga berdialog dengan para pekerja di fasilitas produksi sigaret kretek tangan (SKT) milik PT HM Sampoerna Tbk di Probolinggo.
Dia juga serap aspirasi di fasilitas SKT PT Wahyu Manunggal Sejati, mitra Mitra Produksi Sigaret (MPS) HM Sampoerna di Prigen, Pasuruan, Senin kemarin. Ada ribuan pekerja yang berada dalam sektor IHT itu.
Menurut Misbakhun, kontribusi penting IHT bukan saja pemasukan negara. Tetapi juga penyerapan lapangan kerja. Dia mencontohkan HM Sampoerna yang telah memiliki 2.400 karyawan, ternyata masih menambah penyerapan 1.300 tenaga kerja untuk fasilitas produksi SKT-nya di Probolinggo.
“Saya bisa menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri komitmen Sampoerna membuka lapangan kerja bagi masyarakat Probolinggo," kata Misbakhun.
Jelas dia, Probolinggo adalah daerah terbesar yang menghasilkan tembakau di Jawa Timur. Maka dia akan terus getol untuk membela petani tembakau bersikap lantang. Apalagi menyangkut segmen SKT yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.
“Saya hanya menjadi bagian kecil dari ikhtiar itu, tetapi saya bersyukur dapat memberikan dampak langsung,” tuturnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, lapangan kerja yang disediakan fasilitas SKT di MPS Sampoerna memunculkan istilah Pamong Praja. Yakni akronim dari ‘papa momong, mama bekerja’. Istilah itu sebagai gambaran atas banyaknya ibu-ibu yang menjadi pelinting SKT.
“Saya dijelaskan bahwa pegawai MPS di Prigen ini banyak yang anggota Pamong Praja,” imbuh mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu.
Ibu-ibu tersebut sudah belasan tahun bekerja di fasilitas SKT. Diantaranya bahkan sampai 24 tahun. Kontribusi mereka tidak hanya pada perekonomian keluarga, tetapi juga pemasukan keuangan negara.
"Ibu-ibu juga harus mempunyai kebanggaan menjadi bagian dari usaha yang berkontribusi besar bagi Indonesia. Sampoerna ini salah satu penyumbang cukai terbesar bagi penerimaan negara dan mempekerjakan puluhan ribuan tenaga kerja," ujar Misbakhun di hadapan sekitar 1.200 pelinting di MPS Sampoerna Prigen.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Sekjen Depinas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), itu tetap akan terus menyuarakan aspirasi pelaku IHT. Seperti yang dilakukannya dengan berupaya menahan kenaikan cukai SKT tidak terlalu tinggi.
Misbakhun menyatakan sebaiknya kenaikan cukai SKT tidak lebih dari lima persen. Alasannya, kenaikan cukai SKT selalu membawa efek beruntun.
“Dengan naik lima persen saja akan memberikan dampak ikutan yang luar biasa. Ada faktor tingkat penyerapan tembakau dari petani, ketersediaan lapangan kerja, bahkan rokok ilegal dan dampak ekonomi lainnya yang sangat nyata dari kenaikan cukai IHT,” tuturnya.
KPK Usut Jual Beli Aset Milik Anggota DPR Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendalami soal dugaan adanya jual beli aset milik Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.
