Sekjen PDIP Klaim 'Pertemuan Rahasia' Para Ketua Umum Parpol Bahas Intervensi Kekuasaan

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun di kantor pusat PDIP, Jakarta Pusat, Senin, 22 Mei 2023.
Sumber :
  • ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai kedaulatan telah bercampur dengan tujuan kekuasaan semata. Dia mengatakan hal itu setelah melakukan pertemuan dengan beberapa ketua umum partai politik.

MK Tegaskan KPK Berwenang Usut Korupsi Militer: Kesampingkan Budaya Sungkan dan Ewuh Pakewuh

"Kami bertemu secara off the record (tidak diliput oleh pers) dengan para ketum yang memang merasakan bahwa kedaulatan itu telah dicampurtangani, karena tujuan-tujuan kekuasaan--ini yang diingatkan oleh kami," kata Hasto, menjawab pertanyaan wartawan tentang 'kartu truf' salah satu ketua umum partai politik, di Jakarta, Kamis, 2 November 2023.

Hasto kembali menegaskan bahwa secara umum, demokrasi tak dapat tercipta tanpa adanya partai politik. Maka kedaulatan partai politik menjadi suatu hal yang penting dalam mengambil keputusan.

MK Sudah Siap Terima Permohonan Sengketa Pilkada 2024, Ini Tahapannya

Ketum partai politik pendukung Ganjar Pranowo berkumpul

Photo :
  • Istimewa

"Karena parpol itu mencerminkan bagaimana rakyat kemudian mengasosiasikan dirinya dengan hal-hal ideal yang diperjuangkan oleh partai untuk berdaulat, sehingga yang kami lakukan adalah bagian dari imbauan moral, imbauan bahwa semua pihak harus menjaga demokrasi yang sehat untuk tidak melakukan intervensi," katanya.

Elite PDIP Beberkan Dugaan Kecurangan di Pilgub Sumut, Mau Laporkan ke Bawaslu

Hasto sebelumnya mengkritik keras proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pasangan Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden 2024. 

"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," katanya, Minggu, 29 Oktober.

Dia mengungkit soal tekanan kekuasaan hingga kartu truf ketua umum partai politik yang menyangkut pencalonan putra sulung Presiden Jokowi itu. Dia menyinggung soal putusan batas usia minimal capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Gedung Mahkamah Konstitusi

Photo :
  • ANTARA Foto/Hafidz Mubarak

"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," ujarnya.

"Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu, dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu," ujarnya, menambahkan.

Bendara PDIP (Ilustrasi)

Klaim Menang Pilkada di 15 Kabupaten/Kota Sumut, PDIP: Banteng Masih Tetap Kokoh Berdiri

PDIP Sumut mengatakan dalam perhelatan Pilkada 2024, pihaknya menghadapi dugaan kecurangan yang tersistematis.

img_title
VIVA.co.id
29 November 2024