Sekjen PDIP Klaim 'Pertemuan Rahasia' Para Ketua Umum Parpol Bahas Intervensi Kekuasaan
- ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai kedaulatan telah bercampur dengan tujuan kekuasaan semata. Dia mengatakan hal itu setelah melakukan pertemuan dengan beberapa ketua umum partai politik.
"Kami bertemu secara off the record (tidak diliput oleh pers) dengan para ketum yang memang merasakan bahwa kedaulatan itu telah dicampurtangani, karena tujuan-tujuan kekuasaan--ini yang diingatkan oleh kami," kata Hasto, menjawab pertanyaan wartawan tentang 'kartu truf' salah satu ketua umum partai politik, di Jakarta, Kamis, 2 November 2023.
Hasto kembali menegaskan bahwa secara umum, demokrasi tak dapat tercipta tanpa adanya partai politik. Maka kedaulatan partai politik menjadi suatu hal yang penting dalam mengambil keputusan.
Ketum partai politik pendukung Ganjar Pranowo berkumpul
- Istimewa
"Karena parpol itu mencerminkan bagaimana rakyat kemudian mengasosiasikan dirinya dengan hal-hal ideal yang diperjuangkan oleh partai untuk berdaulat, sehingga yang kami lakukan adalah bagian dari imbauan moral, imbauan bahwa semua pihak harus menjaga demokrasi yang sehat untuk tidak melakukan intervensi," katanya.
Hasto sebelumnya mengkritik keras proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pasangan Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden 2024.Â
"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," katanya, Minggu, 29 Oktober.
Dia mengungkit soal tekanan kekuasaan hingga kartu truf ketua umum partai politik yang menyangkut pencalonan putra sulung Presiden Jokowi itu. Dia menyinggung soal putusan batas usia minimal capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Gedung Mahkamah Konstitusi
- ANTARA Foto/Hafidz Mubarak
"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," ujarnya.
"Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu, dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu," ujarnya, menambahkan.
MK Tegaskan KPK Berwenang Usut Korupsi Militer: Kesampingkan Budaya Sungkan dan Ewuh Pakewuh
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengusut kasus korupsi di militer, sepanjang KPK yang memulai penyidikan
