Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot Saat Jokowi ke Bali, Sekjen PDIP Singgung Diskriminasi Politik

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Sumber :
  • PDIP

Jakarta - Sekretaris Jenderal pPDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi baliho Ganjar Pranowo – Mahfud MD, di Bali, yang dicopot saat kedatangan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke daerah itu. Menurutnya, hal tersebut tak perlu dilakukan, karena dapat menimbulkan diskriminasi politik.

"Sebelumnya bapak Presiden mengumpulkan para penjabat (gubernur) ya, dan kemudian memberikan berbagai arahan bahwa seluruh penjabat gubernur dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya," kata Hasto kepada wartawan, di Gedung High End, Rabu, 1 November 2023.

Baliho PDIP bergambar Ganjar-Mahfud diturunkan Satpol PP di Gianyar Bali

Photo :
  • VIVA/Maha Liarosh

"Tapi, terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan, karena terjadinya politik diskriminasi. Apa yang terjadi dengan kehadiran bapak Presiden di Sumatera Barat, dengan yang terjadi di Bali, ternyata dua hal yang sangat kontradiktif," kata dia.

Menurutnya, tindakan tersebut menciderai rasa keadilan. Padahal, KPU sudah menetapkan peserta Pemilu 2024, dan pasangan Ganjar-Mahfud juga telah resmi mendaftarkan diri ke KPU sebagai pasangan calon di Pilpres 2024..

"Demokrasi yang disampaikan untuk menyampaikan ekspresi melalui pemasangan bendera-bendera parpol, yang oleh KPU sudah ditetapkan bersama peserta Pemilu dengan kemudian juga baliho, termasuk Pak Ganjar-Prof Mahfud, itu turun dan mencederai rasa keadilan," kata dia.

Kendati begitu, Hasto mengatakan bahwa masyarakat memiliki respons yang baik terhadap demokrasi di Indonesia. Salah satunya, yaitu dengan munculnya bendera atau atribut partai politik (parpol) lain.

Ini Dia Wisatawan Asing Pertama yang Mendarat di Bali Awal Tahun 2025

"Ya, jadi masyarakat sudah sangat cerdas, masyarakat sudah menjadi bagian dari instrumen yang sangat penting di dalam memastikan agar pemilu berjalan dengan fair, dengan demokratis dan tanpa abuse of power, itu suara-suara dari masyarakat loh, bukan dari PDI Perjuangan, kami hanya  menangkap suara-suara itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar dicopot jelang kedatangan Jokowi ke Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Selasa, 31 Oktober 2023 siang.

Pengelolaan Teman Bus di Yogyakarta dan Bali Dialihkan ke Pemda per Januari 2025

Baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 WITA. Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.

Baliho pasangan capres-cawapres dan bendera PDIP itu dicopot menjelang kedatangan Presiden. Jokowi datang ke Balai Budaya Batubulan menyerahkan langsung bantuan pangan cadangan beras pemerintah bagi masyarakat penerima manfaat.

Bersama Jaga Bali: Imigrasi Denpasar Tindak Tegas Pelanggaran WNA Sepanjang 2024

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menjelaskan kebijakan pencopotan semua atribut politik seperti baliho pasangan bakal capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta bendera lainnya yang terpajang di lokasi kunjungan kerja (kunker) Presiden Jokowi. Lokasi tersebut antara lain Balai Desa Batubulan dan Pasar Bulan, Batubulan, Kabupaten Gianyar,

Sekda Dewa Indra menyampaikan hal tersebut sudah disepakati seluruh pihak dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) persiapan kedatangan Presiden RI Jokowi yang melibatkan pihak Istana pada Minggu, 29 Oktober 2023.

Dia bilang sudah disepakati bersama untuk lokasi-lokasi kunjungan kenegaraan Presiden harus dibersihkan dan dirapikan dengan baik.

"Termasuk keberadaan baliho, spanduk dan alat peraga lain yang tidak ada kaitannya dengan substansi kunjungan Presiden kita bersihkan dalam radius 200 meter,” kata Dewa Indra di Denpasar, Bali, Selasa, 31 Oktober 2023.

Menurut dia, penurunan atribut partai sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebagai titik lokasi sejumlah kunjungan kepala negara. Selain itu, ia menuturkan pihak Pemkab Gianyar juga berkoordinasi dengan pemilik alat peraga yang terpasang di sekitar lokasi acara. Koordinasi itu terhadap partai politik, calon legislatif maupun tim sukses.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya