Respons Jokowi soal Aksi Penurunan Atribut dan Baliho PDIP di Bali
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi polemik penurunan atribut dan baliho PDIP di sepanjang jalan yang akan dilalui rombongan presiden. Jokowi menegaskan bahwa semua aparatur sipil negara (ASN) harus bersikap netral termasuk satpol PP maupun pemerintah daerah.
"Dan ini, saya tadi memperoleh informasi dari gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," kata Jokowi di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023.
Presiden Jokowi usai prosesi penyatuan tanah dan air di IKN Nusantara
- Setkab
Presiden menekankan, pencopotan itu harusnya meminta izin lebih dahulu kepada pengurus partai dalam hal ini PDIP di daerah.
"Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah," kata Jokowi.
Komunikasi tersebut, kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa memicu pertikaian.
"Artinya harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi," kata Jokowi.
Baliho Ganjar-Mahfud di Bali
- VIVA/Maha Liarosh
Balik lagi, soal atribut atau baliho partai politik yang melanggar aturan tata kota, Jokowi menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
"Iya itu semua urusan pemerintah daerah," imbuhnya.
