Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud saat Jokowi Kunker ke Bali Dinilai Tepat untuk Jaga Netralitas

Baliho PDIP bergambar Ganjar-Mahfud diturunkan Satpol PP di Gianyar Bali
Sumber :
  • VIVA/Maha Liarosh

Jakarta - Kebijakan Pemerintan Provinsi Bali yang menertibkan semua atribut termasuk baliho bergambar Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat kunjungan kerja Presiden Jokowi dinilai sudah benar. Langkah itu dianggap jadi bagian upaya jaga netralitas aparat negara.

Liburan ke Pulau Dewata saat Nataru, Cermati Cuaca Terkini Bali

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai langkah Pemprov Bali yang dipimpin Penjabat (PJ) Gubernur Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya merupakan bagian menjalankan instruksi Presiden Jokowi dalam menjaga netralitas aparat negara. 

"Untuk menjaga netralitas sesuai perintah Presiden untuk semuanya netral. Itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif dilakukan," kata Ujang, saat dihubungi, Selasa, 31 Oktober 2023.

Bandara I Gusti Ngurah Rai Buka Posko Terpadu Monitoring Angkutan Natal dan Tahun Baru

Atribut termasuk baliho yang ditertibkan itu berada di tiga lokasi yang akan dilewati Presiden Jokowi. Agenda kunker Jokowi mengunjungi Gianyar dengan mendatangi SMK Negeri 3 Sukawati, Pasar Bulan, dan Balai Budaya Batubulan. 

Baliho PDIP bergambar Ganjar-Mahfud diturunkan Satpol PP di Gianyar Bali

Photo :
  • VIVA/Maha Liarosh
Mahfud MD Soroti Kasus Penganiayaan Dokter Koas di Palembang: Tidak Bisa Damai

Adapun penertiban atribut juga dilakukan petugas di kawasan Renon, Denpasar. Lokasi itu tepatnya jadi tempat makan siang Presiden Jokowi dan rombongan sebelum bertolak ke Nusa Dua.

Upaya aparat dalam penertiban atribut juga karena belum memasuki masa kampanye sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bagi Ujang langkah itu juga untuk menghindari berbagai tuduhan yang bisa dialamatkan kepada Jokowi. 

Dia bilang demikian karena Jokowi sudah menyampaikan kepada seluruh aparatur negara agar bisa bersikap netral. 

"Untuk menghindari tuduhan-tuduhan yang spekulatif terhadap presiden yang dianggap nanti mendukung pihak tertentu, berat sebelah dan lain sebagainya," tutur Ujang.

Kemudian, ia menambahkan penertiban atribut politik itu sebenarnya sesuai dengan keinginan masyarakat agar aparat negara bersikap netral termasuk Jokowi selaku Presiden RI. Dengan demikian, diharapkan kontestasi Pilpres 2024 bisa berjalan dengan adil.

"Kunker Jokowi itu untuk menjaga netralitas hal yang bagus, positif-positif saja. Itu yang memang diinginkan publik kan?," ujar Ujang.

Pengamat politik Ujang Komarudin.

Photo :
  • istimewa

Penjelasan Pemprov Bali

Sebelumnya, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengklarifikasi beredarnya video penggeseran baliho salah satu pasangan bakal capres dan cawapres di Bali jelang Jokowi melajukan kunker. Made menuturkan langkah itu diambil untuk jaga netralitas dan estetika.

"Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho tersebut agar estetika terjaga," ujar Mahendra

Sekretaris Daerah Provinsi Bali memperkuat penjelasan kebijakan tersebut berlaku untuk semua atribut alat peraga kampanye atau APK seperti baliho pasangan capres-cawapres serta bendera dan lainnya yang terpajang di lokasi kunker Jokowi. Lokasi tersebut antara lain Balai Desa Batubulan dan Pasar Bulan, Batubulan, Kabupaten Gianyar.

Menurut Dewa Indra, hal tersebut juga sudah disepakati seluruh pihak dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) persiapan kedatangan Jokowi yang melibatkan pihak Istana pada Minggu, 29 Oktober 2023. 

Dia bilang sudah disepakati bersama untuk lokasi-lokasi kunjungan kenegaraan Presiden harus dibersihkan dan dirapikan dengan baik.

"Termasuk keberadaan baliho, spanduk dan alat peraga lain yang tidak ada kaitannya dengan substansi kunjungan Presiden kita bersihkan dalam radius 200 meter,” kata Dewa Indra di Denpasar, Bali, Selasa, 31 Oktober 2023.

Menurut dia, untuk APK termasuk baliho yang ditertibkan nanti akan dipasang lagi begitu acara selesai. Dia meminta kebijakan tersebut jangan dipersepsikan sebagai upaya bermuatan politik tendensius. 

"Mohon masyarakat bisa memahami dengan baik, tolong jangan diinterpretasikan sebagai upaya politik tendensius. Kami di Pemprov Bali selalu berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN di pemerintahan daerah terhadap kondisi politik saat ini,” ujar Dewa Indra.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya