Isu Jokowi Minta Perpanjang 3 Periode Muncul Lagi, Gerindra: Itu Berita Lagu Lama
- VIVA/Nur Faishal
Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo turut buka suara soal isu adanya permintaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk perpanjang menjadi 3 periode.
Dia menyebutkan bahwa isu tersebut adalah berita lama yang kembali dimunculkan. "Saya kira udahlah kita itu apa itu, itu kan berita lagu lama, berita lama, dan saya kira udahlah enggak usah kita tanggapin lah," ujar Hasihm kepada wartawan di Depok, Jawa Barat dikutip Minggu, 29 Oktober 2023.
Dia enggan merincikan soal munculnya isu tersebut. Sebab hal itu sudah menjadi basi ketika dimunculkan saat ini.
Hashim Djojohadikusumo (kanan)
- Istimewa
Sementara itu, Ketua Umum DPP Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer (Noel) menuturkan hal tersebut sudah tidak relevan dimunculkan saat ini. Pasalnya, saat ini Gerindra bersama dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama dengan relawan harus fokus menargetkan kemenangan di Pilpres 2024. "Udah ga relevan. Hari ini kan udah definitif, kita fokus menang," kata Noel.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto buka-bukaan soal pernyataan Adian Napitupulu yang sebelumnya heboh membawa kabar rumor presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perpanjangan masa jabatan sebagai presiden menjadi 3 periode. Namun, hal itu ditolak oleh PDIP.
Hasto pun membenarkan hal tersebut. Ia mengaku memang ada permintaan dari beberapa ketua umum partai, bahkan menteri yang tergabung dalam kabinet Indonesia Maju. Permintaan itu disebut sesuai dengan perintah 'Pak Lurah'.
"Jadi, saya sendiri mengalami itu, jadi ketika saya sedang nyekar di makam Bung Karno, di Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan Big Data-nya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode," ujar Hasto kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2023.
Menko PMK Koordinasi dengan Mendikdasmen untuk Bahas Usulan Gibran Hapus Zonasi Sekolah
Menko PMK Pratikno menyatakan segera membahas soal usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka penghapusan sistem zonasi sekolah bersama Mendikdasmen.
