Respons PKS soal Hasto-PDIP Ungkit Jokowi Minta Perpanjang Jabatan 3 Periode
- Dok. PKS
Jakarta – Baru-baru ini rumor beredar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perpanjangan jabatan selama tiga periode. Rumor itu berhembus dari Adian Napitupulu yang juga sebagai kader PDIP, yang juga diungkap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan bahwa masa jabatan presiden seharusnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, yakni dua periode.
"Terima kasih lah, cukup kita selesaikan. Kita sudah masa waktu sesuai UU, kita suasana demokrasi berjalan sesuai UU 75 tahun," ujar Habib Aboe kepada wartawan di Depok, Jawa Barat, Sabtu, 28 Oktober 2023.
Presiden RI Jokowi saat Rakernas PDIP di Jiexpo, Kemayoran.
- YouTube PDIP
Habib Aboe menegaskan bahwa permintaan dan permohonan memang tidak menjadi masalah. Namun, hukum harus ditegakkan sesuai dengan aturannya. Sehingga, kata dia, hukum tidak bisa dipaksakan.
"Kesempatan dengan pemilu ini kita hantarkan. Permintaan boleh, harapan boleh, tapi fakta hukum yang harus berbicara," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto juga buka-bukaan soal pernyataan Adian Napitupulu yang sebelumnya heboh membawa kabar rumor presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perpanjangan masa jabatan sebagai presiden menjadi 3 periode. Namun, hal itu ditolak oleh PDIP.
Hasto pun membenarkan hal tersebut. Ia mengaku memang ada permintaan dari beberapa ketua umum partai, bahkan menteri yang tergabung dalam kabinet Indonesia Maju. Permintaan itu disebut sesuai dengan perintah 'Pak Lurah'.
"Jadi, saya sendiri mengalami itu, jadi ketika saya sedang nyekar di makam Bung Karno, di Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan Big Data-nya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode," ujar Hasto kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2023.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
- VIVA/Andrew Tito
"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah," sambungnya.
Hasto menegaskan, PDIP berpegang teguh dan tegak lurus pada hukum yang berlaku di Indonesia. Ia juga menyebut PDIP senantiasa berupaya membangun demokrasi yang sehat.
"Kami mendengar itu, maka kemudian karena PDIP ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PDIP bersama rakyat indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi, itu sikap yang diambil oleh PDIP," ucap dia.
