Rumor AHY Dapat Jatah Kursi Mendes, Demokrat: Biar Waktu yang Menjawabnya
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Isu reshuffle yang masih menggelinding memunculkan kabar Partai Demokrat melalui ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dijatah salah satu kursi menteri. Sempat diisukan mengisi Menteri Pertanian, kini spekulasi muncul soal AHY bakal diplot untuk posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT).
Menanggapi itu, elite Demokrat yakni Deputi Bappilu DPPÂ Kamhar Lakumani menyampaikan pihaknya belum mengetahui dan tak ingin berspekulasi terkait jatah kursi Mendes PDDT. Ia bilang urusan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.Â
Menurut dia, yang valid bisa mengkonfirmasi isu reshuffle hanya Jokowi selaku Presiden.Â
"Hanya Pak Presiden Jokowi yang tahu pasti apakah akan ada perombakan kabinet atau tidak? Jika ada, pos mana saja yang akan dilakukan perombakan, termasuk siapa saja yang akan mengisi pos-pos tersebut," kata Kamhar, dalam keterangannya, Kamis, 26 Oktober 2023.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani
- Instagram @kamharlakumani
Dia menuturkan soal jatah buat Demokrat, pihaknya tak ingin berandai-andai. "Jadi biar waktu yang menjawabnya. Kami tak ingin berandai-andai," lanjut Kamhar.
Namun, dia mengatakan dengan latar belakang dari keluarga patriot, AHY akan siap jika dipanggil dalam urusan tugas negara.
"Jika ada panggilan tugas dari negara, apalagi menyangkut hajat hidup rakyat, akan selalu siap sedia," tutur Kamhar.
Sebelumnya, Jokowi bilang melakukan reshuffle yang kemungkinan pada pekan ini. Omongan Jokowi pun dibuktikan dengan melantik Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian di Istana Negara Jakarta pada Rabu kemarin.
Amran dilantik sebagai Mentan menggantikan Syahrul Yasin Limpo alias SYL yang mundur karena tersangkut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Status SYL juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Â
OCCRP Akui Tak Punya Bukti, Muruah Jokowi Dinilai Tetap Terjaga di Mata Dunia
Dalam situs resminya, OCCRP mengakui tidak punya bukti Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama jadi Presiden.
