Jubir TPN: Ganjar Buka Layanan 24 Jam untuk Tangani Masalah Kesehatan Mental
- VIVA/Muhamad Solihin
Jakarta - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Sunanto, mengatakan Ganjar dan Mahfud MD akan menyediakan nomor darurat 24 jam untuk menangani masalah kesehatan mental. Itu akan dilakukan apabila dipercaya masyarakat pada Pilpres 2024 menang sehingga menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029..
Menurut pria yang akrab disapa Cak Nanti itu, masyarakat yang mengalami masalah kesehatan mental bisa mengakses nomor darurat tersebut kapan saja dan pastinya akan dilayani sepanjang hari.
"Ada penyediaan nomor darurat 24 jam dalam 7 hari, membangun komunikasi krisis untuk menangani masalah kesehatan mental secara holistik," kata Cak Nanto melalui keterangannya pada Kamis, 26 Oktober 2023.
Menurut mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu, pasangan Ganjar-Mahfud punya komitmen untuk memperhatikan kesehatan jiwa dan raga rakyat Indonesia. Sebab, kata dia, banyak masyarakat yang mengalami depresi, termasuk anak-anak muda.
Ia menyebut masalah depresi ini bisa berakibat fatal, bahkan tak sedikit yang berujung pada mengakhiri hidupnya. Makannya, kata dia, Ganjar-Mahfud sangat konsen terhadap persoalan ini sehingga akan membuat layanan nomor darurat 24 jam dan lembaga krisis center.
"Negara ke depan memprioritaskan itu, masyarakat tertangani secara mental dan fisik," ujarnya.
Selain itu, Cak Nanto mengatakan pihaknya juga akan membentuk lembaga komunikasi krisis untuk menangani masalah kesehatan mental secara responsif dan holistik. Misalnya, kata dia, membangun pos-pos konseling kampus, layanan kesehatan jiwa di semua puskesmas, dan fasilitas layanan jiwa di seluruh rumah sakit umum.
"Kehadiran para psikolog dan lembaga konseling menjadi sangat penting, pemerintah hadir untuk mengatasi masalah ini," jelas dia.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
