Anies Baswedan: KPK Hanya Tangani Kasus Besar, Kita Perlu Ubah Cara Berantas Korupsi
- VIVA/Cahyo Edi
Jakarta – Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyoroti kasus-kasus korupsi di Indonesia. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
"Ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya korupsi, paling tidak ada tiga alasan terjadinya: karena kebutuhan, karena keserakahan, karena sistem," ujar Anies Baswedan kepada wartawan, sebagaimana dikutip pada Rabu, 25 Oktober 2023.
"Kita tidak hanya perlu memperkuat KPK--itu bagus--tapi KPK hanya menangani kasus-kasus besar. Kita perlu secara serius mengubah cara kita memberantas korupsi," ujarnya.
Ilustrasi: Penyidik KPK saat rilis barang bukti kasus korupsi
- VIVA/M Ali Wafa
Dia kemudian menyinggung, misalnya gaji pegawai pemerintah yang terlalu rendah dan mendorong oknum-oknum tertentu untuk korupsi. Di DKI Jakarta, dia mencontohkan ketika menjadi gubernur, telah menaikkan gaji pegawai sampai setara di sektor swasta. Kebijakan itu, menurutnya, mampu mengatasi praktik korupsi terkategori kecil dan sehari-hari.
Alasan keduanya, menurut Anies, keserakahan. Faktor ini, misalnya terjadi dalam sistem pemilu yang memicu perilaku korup. "Kita mereformasi sistem pemilu kita, kita mereformasi sistem kepartaian kita, kita mereformasi pemerintahan terpusat menjadi pemerintahan yang terdesentralisasi."
"Dan pendanaan partai politik, pendanaan politik, dan pendanaan pemilu bukanlah hal baru. Banyak negara demokrasi di seluruh dunia telah menangani masalah ini. Dan mereka mempunyai banyak pendekatan berbeda dalam memecahkan masalah itu," sambungnya.
Kemudian, mantan gubernur DKI Jakarta itu, menjelaskan adamya pendanaan politik. Menurutnya, ada kegiatan politik yang berurusan dengan pendanaan pada akhirnya membebani anggota atau pengurus partai di tingkat daerah.
Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.
- Dok. VIVA
"Jadi, apa yang kemudian terjadi? Biaya yang senyatanya ada, kita semua seakan tutup mata, seakan-akan tidak mau tahu itu ada atau tidak, pokoknya yang penting jalan. Beban itu ada pada siapa? Ada pada DPW, DPC, DPD, semua punya beban bagaimana menjalankan kegiatan organisasi," kata dia.
"Apakah nanti negara membiayai sebagian, membiayai sepenuhnya, dan lain-lain, itu bagian dari diskusi yang harus dilakukan," ujarnya.
Kejagung: Total Kerugian Kasus Impor Gula Tom Lembong Capai Rp578 Miliar
Kerugian negara riil dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016, sebesar Rp578 miliar. Hal itu berdasarkan hitungan BPKP.
