Kata AHY soal Heboh Bakal Jadi Menteri Jokowi

Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dikabarkan bakal dapat jatah satu kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Reshuffle tersebut pun juga telah disampaikan Presiden Jokowi yang kemungkinan akan melakukannya pekan ini.

Kabar yang beredar, AHY diisukan akan mengisi posisi menteri pertanian yang saat ini masih lowong pasca-mundurnya Syahrul Yasin Limpo alias SYL karena kasus dugaan korupsi. Ada pula isu yang menyebut AHY bakal menggantikan Prabowo Subianto, yang maju menjadi capres, menjadi menteri pertahanan. Selasa kemarin, AHY pun mengumpulkan seluruh Ketua DPD Demokrat, di Kantor DPP Demokrat.

Merespons santernya kabar tersebut AHY pun buka suara. Dia menegaskan belum ada pembahasan terkait penunjukkan dirinya menjadi menteri baru Jokowi.

“Tidak ada pembahasan tentang itu (jadi menteri),” tegasnya di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023.

Meski demikian, AHY pun mengaku memantau rumor tersebut secara khusus, Sehingga, ke depannya dapat bisa dengan cepat menentukan sikap.

“Gak ada (pembahasan soal menteri), saya mengikuti rumor beredar di masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan persoalan isu reshuffle Menteri Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah hak prerogratif Presiden.

Herzaky mengatakan itu merespons adanya informasi reshuffle hingga isu bahwa Ketua umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menjadi menteri pertanian.

Herzaky pun menuturkan jika Demokrat diberi kesempatan untuk menjabat satu tempat di Pemerintahan saat ini, bidang pertanian akan menjadi salah satu program prioritas Demokrat.

"Jadi Demokrat kalau misalnya kami dipercaya misalnya ke depannya di pemerintahan, tentu prioritas kami pertanian salah satunya, bagaimana penyediaan pupuk murah, bagaimana misalnya katakanlah dalam konteks kualitas produk-produk pertanian kita itu juga makin bagus gitu," bebernya.

Cara Ini yang Menurut Legislator Demokrat Fathi Bisa Cegah Masyarakat Terjerat Pinjol Ilegal

Anggota Komisi XI DPR, H. Fathi, Menilai perlu langkah yang tepat untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal. Masyarakat harus dilindungi

VIVA.co.id

22 November 2024