Ahmad Sahroni: Pemilu 2024 harus Zero Hoaks
- DPR RI
Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpecah belah dengan berita-berita bohong atau hoaks terkait proses Pemilu 2024. Menurut dia, pemilu harus menjadi ajang gembira tanpa adanya penyebaran berita bohong.
“Pokoknya, Pemilu 2024 ini harus zero hoaks,” kata Sahroni melalui keterangannya pada Selasa, 24 Oktober 2023.
Masyarakat, kata dia, harus lebih bijak lagi dalam menerima pemberitaan terutama di media sosial, demi menghindari hoaks yang bisa memecah belah bangsa. Tentu, ia ingin masyarakat kritis dalam memilih berita yang beredar.
“Belajar dari yang sudah-sudah, sosial media bisa menjadi ajang subur untuk penyebaran hoaks politik. Masyarakat harus bisa kritis dalam memilah dan memilih berita yang dikonsumsinya, agar kita tidak mudah terpecah-belah,” ujar Bendahara Umu Partai Nasdem itu.
Menurut Sahroni, tiga pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) telah dideklarasikan untuk berkontestasi pada Pilpres 2024. Kata dia, masyarakat boleh pilihannya berbeda-beda. Tapi kepentingan bangsa dalam menjaga persatuan dan kesatuan, adalah hal utama.
“Sekarang kan ketiga capres dan cawapres sudah dideklarasikan, pasti masyarakat punya pilihan beda-beda. Itu hal yang sangat wajar dalam berdemokrasi. Yang penting, kita sebagai masyarakat baiknya mengedepankan adu gagasan, ide dan terobosan dari para kandidat,” jelas dia.
Selain itu, Sahroni mengajak masyarakat untuk berani bersikap menentang terhadap narasi-narasi yang mengarah kepada perpecahan. Jangan sampai, lanjut dia, hal-hal yang tidak diinginkan dapat merusak suasana Pemilu 2024.
“Bahkan, ke depan ada narasi-narasi perpecahan yang berusaha dimainkan oleh oknum, mau itu di medsos atau di mana pun, masyarakat harus berani menolak. Jangan dikasih ruang. Malah kalau perlu, respon dengan ketawa aja hal-hal seperti itu,” jelasnya.
Evaluasi Pelaksanan Pemilu 2024, DPR Mau Bikin Omnibus Paket Politik
Setidaknya ada tiga paket UU politik yang dipertimbangkan dalam omnibus politik itu.
