Prabowo: Kami Dinasti yang Ingin Mengabdi untuk Rakyat

Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto merespons tuduhan bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan melanggengkan dinasti politik Joko Widodo karena menjadi bakal calon wakil presiden. 

Menurut Prabowo, tidak ada salahnya dengan Gibran jika keluarga Presiden Jokowi mengabdi untuk rakyat dan bangsa Indonesia.

"Kami dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ini berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa?" Kata Prabowo kepada wartawan di The Dharmawangsa, Jakarta, Senin, 23 Oktober 2023.



Golkar Dukung Gibran Rakabuming Raka Jadi Cawapres Prabowo

Photo :

• VIVA/M Ali Wafa

Prabowo mengaku juga bagian dari dinasti politik dia dan keluarganya mengabdi untuk bangsa dan negara. "Saya juga dinasti. Saya anaknya Soemitro, cucunya Margono Djojohadikusumo. Paman saya gugur untuk RI. Kami dinasti Merah Putih. Kami dinasti patriot," kata Prabowo.

Setelah Gibran Rakabuming Raka diumumkan menjadi jadi bakala cawapres Prabowo, tuduhan politik dinasti kepada keluarga Presiden Joko Widodo terus mencuat. Sebab, Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi dan dinilai Jokowi terlibat dalam proses pencapresan Gibran Rakabuming Raka. 

Apalagi Gibran akhirnya bisa lolos menjadi cawapres setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A. Dalam putusan tersebut, MK menambahkan norma baru dalam Pasal 169 huruf q, yakni berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.



Gedung Mahkamah Konstitusi

Photo :

• ANTARA Foto/Hafidz Mubarak

Dengan putusan MK tersebut, Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 36 tahun, bisa maju dalam Pemilu Presiden 2024 karena sedang menjabat sebagai Wali Kota Solo. Ketua MK saat ini, Anwar Usman, merupakan paman Gibran.

Halaman Selanjutnya

Apalagi Gibran akhirnya bisa lolos menjadi cawapres setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A. Dalam putusan tersebut, MK menambahkan norma baru dalam Pasal 169 huruf q, yakni berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.