Bimtek PPP, Mardiono Sindir 'Amin' yang Menggeser Gusdur
- Istimewa
Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono menyindir ada Amin yang menggeser Presiden ke-4 RI, Abdurahman Wahid atau Gus Dur.
Hal tersebut diungkapkan Mardiono saat membuka acara bimbingan teknis (Bimtek) anggota DPRD PPP di Ancol, Jakarta, pada Jumat, 20 Oktober 2023 malam.
Namun, Mardiono tidak mengungkapkan siapa sosok Amin yang menggeser Gus Dur tersebut.
Mulanya, Mardiono meminta para calon anggota legislatif (caleg) PPP untuk menjadi ujung tombak memenangkan partai berlambang Ka’bah pada Pemilu 2024.
"Di mana, PPP telah mentargetkan mendapatkan 11 juta suara, 2 ribu kursi di seluruh Indonesia baik kota/kabupaten, provinsi," kata Mardiono.
Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono
- Istimewa
Sementara untuk DPR RI, Mardiono meminta para kader untuk bekerja agar target 50 kursi bisa tercapai. "DPR RI kita canangkan, kita targetkan yaitu mendapatkan 50 kursi," ujarnya lalu dijawab qabul oleh para kader.
Lantas, Mardiono pun berkelakar ketika para anggota DPRD tersebut tak menjawab 'Amin' atas target yang diharapkan tersebut. "Sekarang enggak lagi Amin yah. Padahal ada juga Amin yang menggeser Gus Dur," kata Mardiono.
Adapun acara ini dihadiri juga calon presiden Ganjar Pranowo, Ketua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara, dan beberapa elite PPP lainnya.
Diketahui, PPP telah mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2024. Pasangan ini telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Kamis, 19 Oktober 2023.
Selain itu, Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga telah mendaftarkan diri sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU RI. Adapun, pasangan Anies dan Cak Imin ini disingkat menjadi ‘Amin’.
Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.
