Cak Imin Bakal Gabungkan Kemendes dan Kementan Jika Menang Pilpres 2024
- VIVA/ Uki Rama
Jakarta – Bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memiliki rencana akan menggabungkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Dua Kementerian itu akan digabung menjadi satu Kementerian jika Cak Imin menang dalam kontestasi pilpres 2024 nanti.
Cak Imin menjelaskan hal tersebut ketika melakukan wawancara eksklusif bersama dengan Kick Andy di akun YouTube MetroTv. Dia mulanya menceritakan terkait dengan biang pertanian.
Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan yang juga merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ditemui di Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu, 1 Oktober 2023.
- ANTARA/Fath Putra Mulya
Kata Cak Imin, saat ini petani punya segudang pupuk, namun punya keterbatasan tanah. Sementara, pemerintah justru punya tiga cara untuk menuntaskan permasalahan tersebut yaitu lewat penggunaan anggaran, kebijakan dan aturan-aturan.
Masalahnya, kata Cak Imin, semua kementerian seolah-olah ingin mengurusi urusan pertanian.
"Tidak boleh lagi semua kementerian menangani pertanian. Sehingga anggarannya kecil-kecil berantakan di mana-mana," ujar Cak Imin dikutip Jumat 20 Oktober 2023.
Namun, Cak Imin menilai ada salah satu upaya yang dapat membantu petani yakni dengan memastikan ketersediaan pupuk untuk pertanian lewat program subsidi yang tepat sasaran.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin
- VIVA/M Ali Wafa
Oleh sebab itu, dia berpandangan ada baiknya jika kementerian-kementerian yang mengurusi pertanian dilebur menjadi satu kementerian.
"Misalnya Kementerian Desa dan Kementerian Pertanian gabung aja, jangan dua-duanya menangani pertanian. Nanti kecil-kecil hasilnya," kata Cak Imin.
Menko Cak Imin Sebut Tak Ada Bansos Khusus karena Kenaikan PPN Jadi 12 persen
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memastikan tidak ada bantuan sosial (bansos) khusus imbas kenaikan PPN.
