Diisukan Jadi Cawapres Ganjar, Denny Indrayana Harap Mahfud MD Tak Diprank Lagi
- VIVA.co.id/ Eduward Ambarita.
Jakarta – Mantan Wamenkumham, Denny Indrayana, mengatakan bahwa nama Mahfud MD bakal diumumkan sebagai Cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada hari ini, Rabu 18 Oktober 2023. Mahfud akan diumumkan sebagai Cawapres pada pukul 10.00 WIB.
Namun Denny berharap agar peristiwa tahun 2019 lalu tidak terulang. Peristiwa yang dimaksud Denny yaitu ketika Mahfud MD gagal dipilih sebagai Cawapres Jokowi.
Mahfud MD dan Sekjen PSI, Raja Antony. Sesaat setelah pengumuman cawapres.
- PSI
Padahal saat itu Mahfud sudah siap dengan kemeja putih yang sengaja dijahit untuk deklarasi sebagai Cawapres. Namun saat itu, sosok yang diumumkan sebagai Cawapres adalah K.H. Ma'ruf Amin.
"Insya allah, pukul 10 WIB ini Prof @mohmahfudmd akan diumumkan menjadi Cawapres mas @ganjarpranowo. Semoga tidak ada lagi drama gagal setelah menjahit baju seperti tahun 2019," kata Denny Indrayana, dalam akun twitternya Rabu 18 Oktober 2023.
Denny menilai Mahfud MD merupakan sosok yang tepat untuk me dampingi Ganjar. Keduanya merupakan alumni Fakultas Hukum UGM yang dinilai mampu menyelamatkan kondisi hukum di Indonesia pasca putusan kontroversial oleh MK terkait syarat Capres-Cawapres.
"Saya ikut mendoakan, jika mendapat amanah, perpaduan dua senior di fakultas hukum UGM tersebut bisa menyelamatkan Negara Hukum Indonesia yang sedang terpuruk, akibat cawe-cawe dan hasrat kuasa dinasti Jokowi dan kroninya," ujarnya
Mantan Wamenkumham Denny Indrayana demo Jokowi di Australia
- FB Denny Indrayana
Sebelumnya diberitakan, Pimpinan partai politik koalisi pendukung dijadwalkan akan mengumumkan nama figur bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Rabu, hari ini. Satu nama menguat jelang pengumuman yaitu Menko Polhukam Mahfud MD.
Kabar nama cawapres tersisa satu nama mengarah ke Mahfud MD sudah mencuat jelang satu hari pengumuman. Rencananya koalisi pendukung Ganjar bakal mengumumkan cawapres dari markas DPP PDIP, Menteng, Jakarta.
Mahfud MD Tegaskan Hukum Indonesia Tak Kenal Pengampunan Koruptor
Menurut hukum, menurut hukum yang berlaku sekarang itu tidak boleh. Siapa yang membolehkan itu, bisa terkena pasal 55.
