Jika Gibran jadi Cawapres, Jokowi Dikhawatirkan Bisa Hard Landing
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Isu putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang masuk bursa bakal cawapres terus jadi sorotan. Gibran makin menguat bisa jadi bacawapres pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan syarat capres cawapres dari kepala daerah meskipun belum berusia 40 tahun.
Pengamat politik senior Prof Ikrar Nusa Bhakti menganalisa putusan MK dalam uji materi Pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengizinkan capres cawapres kurang dari 40 tahun asal berpengalaman sebagai kepala daerah adalah kemunduran. Dia menyebut hal itu sebagai tragedi bagi demokrasi di Indonesia.
"MK memutar mundur jarum jam sejarah ke era sebelum reformasi. Ini sebuah kemunduran demokrasi, bahkan tragedi demokrasi di Indonesia," kata Ikrar, Selasa malam, 17 Oktober 2023.
Dia menilai putusan MK itu kontroversial karena ditafsirkan berbagai pihak beri jalan bagi Gibran yang saat ini menjabat Wali Kota Solo untuk jadi cawapres. Apalagi, isu mencuatnya, Gerindra juga sudah meminang Gibran untuk jadi bacawaptes Prabowo di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
"Jokowi adalah the best president (presiden terbaik) sepanjang sejarah Indonesia dalam hal pemerataan pembangunan. Tapi, kalau mengizinkan Gibran menjadi cawapres, Jokowi akan lebih buruk dari Soeharto," ujar Ikrar.
Rakernas Projo VI, Presiden Jokowi
- VIVA/M Ali Wafa
Dia mengatakan demikian karena seperti Soeharto yang menyatakan berhenti dari jabatan Presiden ke-2 RI pada 21 Mei 1998. "Jokowi pun akan 'hard landing' bahkan 'crash landing' jika mengajukan Gibran di Pilpres 2024," tutur Ikrar.
Lebih lanjut, dia menyinggung dengan mecontohkan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun sehingga akarnya di mana-mana. "Namun ketika rakyat sudah tidak menghendaki, menterinya ramai-ramai mundur," lanjut Ikrar.
Maka itu, menurut Ikrar, selain demokrasi, MK juga dinilai akan menciptakan tragedi bagi Presiden Jokowi dan keluarganya. Dia khawatir akan terjadi gelombang protes karena putusan MK itu ditafsirkan menyangkut dinasti Jokowi.
Dia mengatakan jika rakyat sudah protes maka pendukung Jokowi yang di barisan pemerintah pun akan sulit membendung. Meskipun Jokowi saat ini sebagai kepala negara bisa mengendalikan TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) dan sebagainya. "Jadi, ini yang harus diingat dan diwaspadai Jokowi. Eling lan waspada," tuturnya.
Gibran Rakabuming Raka saat hadir di Rakernas Projo VI
- VIVA/M Ali Wafa
Lebih lanjut, Ikrar mengaku tak menentang politik dinasti. Seban, di negara-negara lain pun hal itu terjadi termasuk di Amerika Serikat seperti ada keluarga John F Kennedy dan George Bush.
"Politik dinasti sah-sah saja asalkan dilakukan secara wajar, alamiah, bukan rekayasa. Semua orang tahu dari bocoran-bocoran sebelum MK membacakan keputusannya," ujarnya.
Dia menyoroti putusan MK dua hari lalu itu diwarnai dissenting opinion (pendapat berbeda) oleh empat hakim konstitusi. Dia menyebut keputusan atas gugatan yang diajukan mahasiswa UNS itu penuh kejanggalan.
"Apalagi Ketua MK Anwar Usman punya hubungan kekerabatan sangat dekat dengan Presiden Jokowi sebagai ipar," tutur Ikrar.
Ikrar pun menyarankan Jokowi agar tidak mengizinkan Gibran menjadi cawapres. Hal itu termasuk cawapres bagi Prabowo.
"Ini supaya Jokowi meninggalkan legacy (warisan) yang baik, terutama perhatiannya kepada wilayah terluar, terdepan dan terbelakang seperti Papua," katanya.
"Jangan gara-gara Prabowo meminta Gibran jadi cawapres lalu Jokowi lupa daratan. Harus eling lan waspada," sebutnya.
