DPR Desak Pemerintah Panggil Dubes Jepang Soal Limbah Fukushima
- DPR RI
Jakarta – Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza mendesak pemerintah memanggil Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kenji Kanasugi. Pemanggilan itu guna menjelaskan keputusan Jepang membuang limbah radioaktif dari PLTN Fukushisma dan imbasnya pada negara lain, termasuk Indonesia.
Politikus PKB itu mengatakan, limbah nuklir yang dibuang otoritas Jepang perlu mendapatkan perhatian pemerintah Indonesia. "Pemerintah perlu memanggil dubes jepang untuk meminta penjelasan dan informasi selengkap mungkin," kata Faisol dalam keterangannya diterima awak media, Kamis, 12 Oktober 2023.
Para aktivits melakukan aksi protes tindakan Jepang melepaskan limbah air radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima ke Samudra Pasifik, Busan, Korea Selatan.
- ANTARA FOTO/REUTERS/Minwoo Park/hp/aa.
Selain itu, Faisol juga meminta Kementerian Perdagangan RI berkoordinasi dengan lembaga setara di Jepang. Ia menerangkan, koordinasi itu untuk mengantisipasi gejolak terkait produk impor sea food dari Jepang.
Isu sea food jadi perhatian karena air tercemar radioaktif itu dibuang ke laut. Dalam laporan operator PLTN Fukushima, Tepco, ditemukan ada ikan yang mengandung radioaktif jauh di atas batas aman.
Faisol juga menekankan, perlu perhatian internasional untuk memastikan keamanan limbah itu. Dengan dibuang ke laut, imbasnya akan dirasakan tidak hanya oleh Jepang.
Pada Agustus-November 2023, Jepang memutuskan membuang 15.600 ton air tercemar limbah radioaktif dari inti reaktor PLTN Fukushima. Sampai Maret 2023, total yang dibuang hampir 34.000 ton air tercemar limbah radioaktif dari inti reaktor PLTN Fukushima. Jepang mengabaikan keberatan berbagai bangsa atas pembuangan itu. Puluhan ribu orang di berbagai negara berunjuk rasa menolak pembuangan itu.
Peneliti nuklir pada Greenpeace Asia Timur, Shaun Burnie, menyebut, sekutu Jepang mengutamakan politik alih-alih melindungi lingkungan. Karena pembuangan dilakukan sekutunya, AS dan anggota G7 mendukung keputusan Jepang.
“Jepang gagal melindungi bangsanya, khususnya nelayan dan orang-orang yang hidup dari laut. Jepang juga mengecewakan bangsa-bangsa di Pasifik,” kata Burnie.
Greenpeace Jepang mengungkapkan, pembuangan itu mengabaikan berbagai bukti ilmiah yang menyebut limbah itu membahayakan lingkungan. ”Pemerintah Jepang dan TEPCO menyesatkan dan keliru menyatakan tidak ada alternatif atas keputusan mereka,” kata Hisayo Takada, Manajer Greenpeace Jepang.
Greenpeace menyebut, belum semua risiko radioaktif dari pembuangan itu dievaluasi. Dalam kajian Greenpeace dan sejumlah panel ahli, air itu tidak hanya mengandung tritium. Air limbah PLTN Fukushima juga mengandung antara lain karbon-14, cesium 137, kobalt-60, strontium-90, dan yodium-129. Total ada 621 jenis senyawa radioaktif dalam limbah bekas air pendingin PLTN Fukushima.
Karbon-14 butuh setidaknya 5.000 tahun untuk hilang. Senyawa itu bisa memicu mutasi genetika. Adapun strontium-90 dapat memicu kanker tulang dan darah. Berdasarkan data TEPCO, kandungan strontium-90 pada limbah PLTN Fukushima 100 kali lebih tinggi dari ambang batas.
Warga berunjuk rasa mengecam keputusan Pemerintah Jepang untuk membuang air limbah radioaktif yang terkontaminasi dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi ke laut.
- Kyodo.
Greenpeace mengingatkan, limbah PLTN Fukushima berbeda dari PLTN lain. Limbah Fukushima mengandung lebih banyak jenis dan jumlah radioaktif. Pasalnya, limbah itu bersentuhan dengan inti reaktor PLTN. Di PLTN lain, limbah sisa air pendingin sama sekali tidak bersentuhan dengan inti reaktor.
”Tidak layak membandingkan limbah PLTN Fukushima dengan PLTN lain,” demikian pernyataan Greenpeace Jepang.
