Viral! Wakil Bupati Blora Bagi-bagi Uang Segepok ke Kader PDIP
- Tangkapan layar
Blora – Viral video di media sosial yang menampilkan Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati diduga tengah bagi-bagi jatah uang kepada sejumlah kader. Video tersebut dilakukan Tri diduga saat acara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Berdasarkan video yang viral tersebut tampak Tri tengah memegang uang segepok lalu dibagikan kepada kader PDIP dengan cara bergilir. Video itu berdurasi 35 detik.
Terlihat Tri yang mengenakan jaket berwarna hitam dan kerudung merah utu membagikan uang dengan pecahan Rp100 ribu.
Ilustrasi simbol PDIP dalam Peringatan Bulan Bung Karno 2023
- VIVA/M Ali Wafa
Kemudian terdengar suara seorang pria diduga salah satu kader PDIP menerima uang yang diberikan Tri Yuli. Kader tersebut memuji kebaikan Tri Yuli dengan Bahasa Jawa.
"Ngene iki lho wakil bupati lomo nginiki seneng aku (ini lho wakil bupati dermawan, senang saya, red)," kelakar orang tersebut.
Usai menerima, sejumlah kader menyalami Tri Yuli dengan menyampaikan terimakasih. Ada kader yang memperlihatkan uang gepokan tersebut.
"Matur suwun nggih mbak matur suwun, makasih nggih. Mantab-mantab. Nduwe wakil bupati lomo ne ngene kok. Wuuu," ujarnya.
Lalu, ada seorang perempuan yang mengikuti Tri Yuli dengan membawa kertas dan alat tulis menuju ke meja kader PDIP yang diberikan duit. Dia pun sempat memperlihatkan salam tiga jari khas PDIP
“Enak toh?” tutur perempuan tersebut.
Penjelasan Tri Yuli
Jadi sorotan gegara aksinya bagi-bagi segepok uang, politikus PDIP itu pun angkat bicara. Menurut dia, acara tersebut memang dilakukan saat acara PDIP.
Namun, ia menyebut aksinya itu karena dirinya sebagau bendahara partai.
"Acara rapat partai mas dan saya di situ sebagai bendahara partai," kata Tri Yuli, Selasa, 10 Oktober 2023.
Dia bilang saat itu acara rapat DPD PDIP yang digelar pada Rabu pekan lalu. "Itu hari Rabu, pas rapat DPD," ujarnya.
Nasdem Sebut Sikap PDIP soal PPN 12 Persen "Lempar Batu Sembunyi Tangan"
NasDem menyoroti sikap inkonsistensi PDIP terkait penolakan terhadap kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.
