Pj Gubernur Jabar: GIM Tidak Bisa Digunakan Anies karena Tidak Sesuai dengan Izin
- YouTube Sekretariat Presiden
Bandung - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menjelaskan bahwa Gedung Indonesia Menggugat (GIM) tidak bisa digunakan oleh bakal capres Anies Baswedan pada Minggu, karena tidak sesuai dengan izin yang disampaikan dengan yang terjadi di lapangan.
"Saya sangat mendukung kegiatan kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat. Saya juga sangat terbuka menerima kritikan. Terkait dengan acara Bapak Anies Baswedan, mohon dilihat secara utuh antara izin dan yang terjadi," kata Bey di Gedung Sate Bandung, Senin petang, 9 Oktober 2023.
Pertama, Bey menjelaskan ada pengajuan permohonan izin yang di dalamnya disampaikan bahwa akan digunakan untuk diskusi, yang kemudian dikuatkan oleh konfirmasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar dengan didapatkan jawaban bahwa kegiatan tersebut untuk diskusi dan tidak untuk politik.
Bacapres Anies Baswedan saat di GIM, Bandung, Jawa Barat.
- Akun X @aniesbaswedan
Namun, satu hari menjelang acara, kata Bey, Dinas melihat ada baliho dengan tulisan capres dan cawapres yang tidak sesuai dengan arahan dan aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.
Aturan yang dimaksud tersebut adalah Imbauan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 766/PL.01.6-SD/05/2023 terkait imbauan untuk Tidak Memasang Alat Peraga Sosialisasi yang Menyerupai Alat Peraga Kampanye di Tempat Ibadah, Rumah Sakit, Gedung Pemerintah termasuk Fasilitas Milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD. Yang kemudian dipertegas lewat Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
"Pak Anies sebagai mantan gubernur, mantan menteri, juga paham, bahwa ada aturan yang harus ditegakkan oleh ASN, di mana mereka melihat ada baliho, dengan tulisan capres-cawapres. Sudah jelas ada aturan KPU, melarang adanya pelaksanaan bersifat seperti kampanye, selama sebelum kampanye," katanya.
Akhirnya, kata Bey, Dinas yang dalam posisi menegakkan aturan, menurunkan spanduk dan baliho tersebut, serta mengonfirmasi ulang pada pemohon izin bahwa acara tersebut bukanlah diskusi dan ada unsur politik (capres-cawapres) di dalamnya.
Anies Baswedan saat berkunjung ke Universitas Hasanuddin Makassar.
- istimewa
"Kemudian informasi dari Kadisparbud, pemohon meminta maaf dan ada kesalahan. Kemudian disampaikan izin kami cabut. Di situ pemohon mengerti, tapi besoknya Polrestabes Bandung berkoordinasi dengan Disparbud, menyampaikan bahwa peserta acara sudah menuju Gedung Indonesia Menggunggat dan Kadisparbud memberikan kebijakan untuk memberikan izin tapi hanya di halaman," katanya.
Mengenai informasi pada 17 September 2023 Gedung Indonesia Menggugat digunakan oleh relawan Ganjar Pranowo, Bey mengungkapkan bahwa dalam kegiatan tersebut tidak tertera jelas capres-cawapres.
"17 September, relawan dari bacapres lain, informasi yang saya dapat dari ASN, tidak tertera jelas capres-cawapres. Kalau hanya diskusi, kami akan berikan izin," ucapnya.
Diinformasikan oleh media, bahwa pada 17 September 2023, Kawan Juang Ganjar Pranowo (GP) melaksanakan kegiatan jalan sehat keliling jalanan Bandung sepanjang 4 km.
Star dari Plaza Cikapundung, jalan sehat ini melintasi sekitar area Braga, kemudian ke Jalan Wastukencana dengan melewati Gedung Indonesia Menggugat, kemudian ke Balai Kota Bandung, melewati Hotel Preanger, Savoy Homann, Gedung Merdeka, dan kembali lagi ke Plaza Cikapundung.
Sementara itu, terkait dengan acara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dihadiri Ketua Umumnya Kaesang Pangarep di SOR Arcamanik yang juga pada 8 Oktober 2023, Bey mengatakan bahwa dia mendapat laporan dalam acara tersebut tidak menyampaikan sama sekali ajakan untuk memilih calon tertentu, partai tertentu.
"Jadi, ASN hanya menegakan aturan, dan di acara Mas Kaesang tidak ada sama sekali atribut partai, ajakan memilih calon dan partai tertentu, bahkan beliau menyebut semua partai, semua capres dan mengajak generasi muda untuk menggunakan hak suara pada Pemilu. Jadi lebih ke diskusi," ujarnya. (ant)
KPU Targetkan Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2024 Capai 82 Persen
Komisioner KPU RI, Idham Holik mengatakan pihaknya menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 capai 82 persen.
