Ragu Kasus SYL Bebas dari Politisasi, Surya Paloh: Apa Ada Garansi?
- ANTARA Foto
Jakarta - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyinggung soal upaya politisasi hukum di balik kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo (SYL). Ia berharap, tidak ada pihak manapun yang melakukan politisasi hukum terhadap SYL.
Meski demikian, Paloh menyadari tidak ada yang bisa menjamin dan memberikan garansi bahwa aparat penegak hukum tidak bermain politisasi terhadap kader partainya tersebut.
"Apakah ada yang menjamin? Menggaransi sepenuhnya aparat penegak hukum bebas, sama sekali tidak ada politisasi? Terlepaslah penegakan hukum," kata Paloh dalam konferensi pers di Kantor DP Partai Nasdem, Kamis, 5 Oktober 2023.
Sejauh ini, Paloh menegaskan pihaknya tetap berprasangka baik dan menilai tidak ada politisasi hukum terhadap SYL. Nasdem kata dia pun berkomitmen untuk tidak terlibat politisasi hukum dengan siapapun.
"Itu di luar daripada kemampuan kita (kalau ada yang melakukan politisasi hukum). Kita menjaga, kalau dari pihak Nasdem, pasti menjaga. Tidak ada upaya politisasi hukum, tetapi kita kan bukan penegak hukum, (tapi) institusi partai politik," tandasnya.
SYL Diminta Serahkan Surat Pengunduran Diri
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh meminta kepada kader partainya, Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk segera menghadap ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). SYL diminta segera menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian.
"Saya sudah menerima laporan dari pada Bung Syahrul. Atas nama DPP saya sampaikan, segera menghadap Presiden sampaikan surat pengunduran diri sebagai Mentan," kata Paloh di Kantor DPP Partai Nasdem, Kami, 5 Oktober 2023.
Hal itu diminta Paloh, agar SYL dapat lebih fokus dalam menjalani upaya penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyeretnya.
"Agar apa? Sekali lagi memberikan penghormatan pada upaya penyidikan yang sedang berlangsung pada dirinya, agar dia penuh konsentrasi," jelasnya.