Elite PDIP Dengar Kabar Demokrat Masuk ke Kabinet Pemerintahan Jokowi
- Istimewa
Jakarta – Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mendegar kabar Partai Demokrat merapat ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDIP, kata dia, menghormati keputusan Jokowi jika mengajak partai besutan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu masuk pemerintahan.
"Kabar itu selentingan saya dengar. Namun apakah itu sesuatu yang pasti, tentu Pak Jokowi dan Pak SBY yang persis mengetahuinya. Biarlah urusan pergantian menteri sepenuhnya menjadi wewenang Presiden Jokowi. Kami junjung tinggi konstitusi yang menegaskan bahwa kita menganut prinsip presidensial, di mana Presiden punya wewenang penuh dalam menentukan kabinetnya," kata Said, Rabu, 4 Oktober 2023.
Presiden Jokowi bertemu SBY
- VIVA/Agus Rahmat
Said menyebut pertemuan Jokowi dan SBY beberapa waktu lalu di Istana Bogor, sebagai pertemuan antar para pemimpin bangsa.
"Pertemuan itu tentu saja menyejukan suasana politik nasional yang akhir-akhir ini tensinya mulai memanas. Kalaupun pada akhirnya Presiden Jokowi mengakomodasi perwakilan Partai Demokrat ke dalam kabinet yang saat ini dipimpin oleh Presiden Jokowi, sepenuhnya kami menghormati keputusan itu. Kami berharap aspek profesionalitas tetap di kedepankan, sehingga akomodasi terhadap Partai Demokrat ke dalam kabinet bisa mengikuti akselerasi kinerja Presiden Jokowi yang terbiasa kerja cepat," ujar Ketua Badan Anggaran DPR ini.
Open House di Istana Bogor, AHY Sambangi Presiden Jokowi
- ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf
Said lantas berpesan Demokrat tetap menjaga kekompakan di dalam kabinet apabila reshuffle itu benar dilakukan. Dia berharap menteri dari Demokrat nantinya membawa kesuksesan pada pemerintahan Jokowi di ujung masa jabatannya.
"Dan, yang lebih penting, kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan KH Ma'ruf Amin bisa tetap maksimal menuntaskan janji pembangunan, sehingga kepuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah tetap tinggi. Kita ingin pemerintahan ini berakhir dengan baik, dikenang oleh rakyat sebagai pemerintahan yang menunjukkan capaian dan prestasi besar, dan menjadi tonggak penting bagi pemerintahan berikutnya," imbuhnya.
Pemprov Sumut Utang DBH Rp 2,2 Triliun, Bobby Nasution Janji Bayar
Total kewajiban DBH yang harus ditransfer Pemprov Sumut kepada 33 kabupaten/kota selama periode itu mencapai sekitar Rp2,2 triliun
