Bawaslu Sebut Jakarta hingga Kaltim Rawan Gangguan Keamanan Pemilu 2024

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membeberkan potensi munculnya gangguan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Masalah keamanan itu masuk dalam subdimensi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah dirilis Bawaslu.

"Kami sudah memprediksikan bisa saja di daerah-daerah tertentu terjadi kekerasan, kerusuhan yang berbasis SARA dalam hal politik dan pemilu, melibatkan tokoh-tokoh politik dan pemerintahan," kata Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda, Rabu, 4 Oktober 2023. 

Herwyn lebih jauh mengatakan, bencana alam dan non-alam juga bisa memengaruhi keamanan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Ia mencotohkan wabah COVID-19 yang membuat Pilkada 2020 sempat ditunda.

"Mudah-mudahan bencana nonalam seperti pandemi COVID tidak mengancam kita lagi, tapi ini masih jadi catatan kita," ujarnya.

Selain itu, kata dia, pemilu dan pilkada juga sangat rawan adanya intimidasi. Intimidasi bisa terjadi kepada peserta, penyelenggara pemilu dan pemilih yang nanti bisa berpengaruh pada proses penyelenggaraan pemilu, terutama terkait dengan fasilitas publik.

Dia juga mengungkapkan wilayah-wilayah yang rawan, menurut data IKP, ada lima provinsi antara lain DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. 

Sedangkan kabupaten/kota paling rawan, antara lain Kabupaten Intan Jaya, Jayawijaya, Bandung, Yalimo, dan Mappi. "Dari lima kabupaten paling rawan, empat di antaranya berada di Papua," kata Herwyn.

Karena itu, Herwyn mendorong agar TNI dna Polri menguatkan sinergi untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024. Ia juga mengingatkan untuk senantiasa mengajak TNI-Polri menjaga netralitasnya dalam pemilu.

PKS Sebut Putusan MK Hapus Presidential Threshold "Telat" tapi Tetap Diapresiasi

Wakil Ketua Majelis Syura PKS mengapresiasi dan mendukung putusan MK yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) meski telat.

VIVA.co.id

3 Januari 2025