DPR Sebut Langkah Bahlil Tangani Konflik Rempang Sudah Tepat

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengapresiasi langkah-langkah konkret Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam menangani masalah investasi di Pulau Rempang yang sempat ditolak oleh masyarakat setempat.

Menurut Darmadi, Menteri Bahlil telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai seorang menteri, dan kemampuan problem solving yang dimiliki Bahlil jarang dimiliki oleh menteri lainnya. 

“Clear, bagus dan menggam­barkan tugas seorang menteri yang mau turun ke bawah. Bagus sekali karena jarang ada Menteri seperti ini, membumi, down to earth,” kata Darmadi dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Bahlil dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang dikutip, Selasa 3 Oktober 2023

Dikatakan politisi PDIP ini, upaya penjelasan Menteri Bahlil kepada masyarakat Pulau Rempang bisa diterima, sekaligus menjadi jawaban atas informasi hoax di tengah-tengah masyarakat. 

“Gerakannya sudah sat-set. Kita apresiasi. Semoga masyarakat dan pihak-pihak lain bisa lebih jelas, sehingga tidak terus-terusan me­nyerang pemerintah,” ucapnya.

Diakui Darmadi, sikap keterbukaan Menteri Bahlil terkait persoalan di Pulau Rempang ini karena adanya kesalahan komunikasi di awal. Untuk itu, komunikasi yang su­dah terjalin baik antara pemerin­tah dengan masyarakat setempat bisa terus terjalin sehingga tidak terjadi lagi konflik di belakang. 

Darmadi pun meminta penjelasan Menteri Bahlil terkait beberapa pertanyaan publik, seperti sikap investor atas peristiwa ini, pembicaraan lebih lanjut terkait masalah di lokasi investasi ini. Terlebih, komitmen investasi di lokasi tersebut cukup besar nilainya, mencapai US$ 11,6 miliar atau sekitar Rp. 174 triliun.

Buat Darmadi, pertemuan dengan investor itu sangat penting untuk menjaga confidence (kepercayaan) investor. Sebab, konflik di Pulau Rempang ini sedikit banyaknya berpengaruh pada citra investasi bagi Indonesia.

“Seberapa jauh kita bisa menciptakan confidence ke­pada investor? Kalau begini-begini terus, nanti investor ti­dak akan datang. Nanti target bapak (investasi tahun 2023) Rp 1.400 triliun bisa-bisa susah terpenuhi,” ucapnya.

Untuk itu, dia berharap Menteri Bahlil dapat menjelaskan strateginya meyakinkan investor luar negeri. Karena masalah Rem­pang ini berdampak besar kepada image Pemerintah Indonesia, terutama soal investasi. 

Darmadi mengatakan bahwa publik ingin persoalan di Pulau Rempang ini meng­hadirkan kepastian bagi investasi, sehingga Indonesia ini tidak mudah diprovokasi oleh hal-hal destruktif yang bisa merusak confidence investor. “Nah, strategi dari Kementerian Investasi seperti apa untuk memulihkan persepsi investor terhadap iklim investasi di Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid tidak begitu mepermasalahkan besaran nilai investasi di Pulau Rempang yang sempat dipertanyakan publik. Pasalnya, besaran nilai investasi tersebut tidak akan pengaruh jika pemanfaatannya tak menguntungkan rakyat.

“Saya sih tidak melihat nilainya, saya melihat caranya, besar kecil kalau itu menguntungkan masyarakat yes oke jalan easy going lah, akan tetapi masyarakatnya dikomunikasikan dengan baik,” kata Abdul Wahid saat dihubungi.

Menurut Abdul Wahid, klarifikasi yang disampaikan oleh Menteri Bahlil Lahadalia di depan Komisi VII DPR RI sangat baik. Artinya ada keterbukaan dan keseriusan pemerintah untuk mengerek investasi masuk ke Indonesia, namun investasi yang masuk harapnya tidak merugikan atau menyusahkan masyarakat.

“Ya baguslah, artinya semua jadi jelas bahwa Indonesia memang benar-benar serius untuk mengerek investasi, tetapi itu semua tidak boleh merugikan masyarakat karena kehadiran investasi itu kan sesungguhnya negara ini dibentuk atas dasar untuk meningkatkan kesejahteraan tetapi kesejahteraan itu kan harus ada sifatnya melindungi segenap tumpah darah,” ucapnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meyakini betul bahwa langkah pemerintah untuk menerima investasi di Pulau Rempang tujuannya sangat baik, namun masih kurangnya komunikasi ke masyarakat hingga terjadi penolakan.

“Nah niat pemerintah bagus tapi komunikasi tidak bagus, tentu menjadi masalah juga kalau niat pemerintah sudah bagus ya tinggal komunikasi dong dengan gaya masyarakat, bukan dengan gaya birokrat,” ujarnya.

Anggota DPR RI Dapil Riau 2 ini menuturkan, dengan masuknya investasi di Pulau Rempang akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat lokal setempat.

Untuk itu, Abdul Wahid menyarankan agar pemerintah tidak serta merata mengambil tenaga kerja dari luar untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu, tetapi bagaimana pemerintah meningkatkan skill mereka.

“Kalau potensi lapangan kerjanya kita dukung tetapi jangan juga lapangan kerja itu mengutamakan orang luar, harus diutamakan orang lokal. Bagaimana kalau mereka tidak ada skill, ya naikkan skillnya buat up skillingnya di Kementerian Tenaga Kerja, sudah ada program up skilling,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, pemerintah ke depan harus intens membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat demi keberlangsungan pembangunan di negeri ini lewat investasi-investasi tersebut.

“Betul sekali, Kalau misalkan komunikasinya bagus, bisa menjadi contoh bagi investasi yang lain ya,” jelasnya.

“Orang kan kalau sudah merasa nyaman jangankan ganti rugi barangnya pun dikasihkan aja begitu, jadi soal pendekatan saja niatnya sudah bagus. Jadi berkomunikasi lah dengan gaya masyarakat, hadirlah sebagai budaya masyarakat sehingga mereka merasa nyaman,” pungkasnya.

DPR-KPU Sepakat Pilkada Ulang Digelar 27 Agustus 2025 jika Kotak Kosong Menang

KPU menyodorkan dua opsi waktu digelarnya pilkada ulang untuk daerah yang dimenangkan kotak kosong.

VIVA.co.id

4 Desember 2024