Jokowi Diusulkan Jadi Ketum, PDIP Sebut Trah Soekarno Masih Sentral
- tvOne/Teguh Joko Sutrisno
Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons usulan tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri.Â
Terkait hal itu, Hasto menyebutkan, pergantian ketua umum itu ada tahapannya, salah satunya adalah kongres partai.
"Bagi PDIP semuanya itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan saat ini adalah pemilu serentak, presiden serta pemilu legislatif," ujar Hasto kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023.
Hasto mengatakan, dalam kongres partai berlambang banteng moncong putih ini diambil oleh pengambil keputusan tertinggi yang dihadiri oleh utusan yang diserap dari arus bawah. Ia menekankan, dalam arus bawah itu trah atau keturunan Soekarno masih dalam posisi sentral.Â
Ganjar Pranowo,Presiden Jokowi, & Megawati Soekarnoputri di Rakernas PDIP.
- YouTube PDIP
"Dimana dari bacaan yang kami lakukan setelah rakernas memang menempatkan ibu Megawati Soekarnoputri sebagai sentral," kata Hasto.Â
"Dalam masa transisi ke depan karena 2024 itu ada terbentuk pemerintahan baru, diperlukan pengawalan oleh sosok pemimpin yang kuat, pemimpin yang emosional bondingnya itu melekat dengan anak ranting, ranting, dan PAC partai yakni ibu Megawati Soekarnoputri," ujarnya menambahkan.Â
Sebagai informasi, usulan Presiden Jokowi menjadi ketua umum PDI Perjuangan itu disampaikan Guntur Soekarno yang merupakan putra sulung Presiden pertama RI, Ir. Soekarno. "Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan," kata Guntur.
Guntur juga menyebutkan, Jokowi sebagai anak ideologis Bung Karno. Ia lalu mencermati sejumlah kebijakan hilirisasi Jokowi dalam geopolitik global yang dinilai telah melaksanakan prinsip-prinsip Bung Karno.
Menurutnya, Presiden Jokowi berani untuk melakukan hilirisasi biji nikel. Kebijakan itu menuai kecaman dari sejumlah negara, seperti Amerika, Kanada, hingga Korea Selatan. Dengan usulan agar Jokowi menjadi ketua umum, Guntur menilai Megawati bisa menjadi Ketua Dewan Pembina.
"Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina, dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya," tulisnya.
