Megawati Bocorkan AD/ART PDIP: Ndak Mungkin Orang Lain Tiba-tiba Bisa Jadi Ketum

Megawati Soekarnoputri, Penutupan Rakernas PDI-P
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa di partai yang dipimpinnya tak bisa orang yang baru masuk jadi kader ujug-ujug didapuk sebagai ketua umum atau ketum. Kader baru tersebut harus melalui beragam proses dan bahkan siap menjadi petugas partai.

Cerita Kapolri Ingat Pujian Atraksi Pasukan Brimob dari Jokowi dan Prabowo

"Karena siapa yang mau milih, kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih," kata Megawati dalam pidato penutupan Rakernas IV PDIP, di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu, 1 Oktober 2023.

Megawati menegaskan bahwa figur yang bisa menjadi ketua umum harus terlebih dulu menjadi kader partai tersebut. Di PDIP, kata dia, tak bisa orang luar partai yang menjadi ketua umum.

Jokowi dan Kaesang Turun Gunung 'Kampanyekan' Paslon Respati-Astrid di Pasar Klitikan Solo

"Saya pun kader. Ndak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa jadi ketua umum," ujar Presiden ke-5 RI tersebut.

Megawati Soekarnoputri, Penutupan Rakernas PDI-P

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa
Pemerintah akan Lanjutkan Fondasi Kuat Pembangunan Nasional Warisan Jokowi

Megawati juga heran dianggap terlalu sombong karena sering menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petugas partai. Ia mengatakan, itu merupakan aturan dari AD/ART PDI Perjuangan.

"Saya sampai bingung, lha kok saya bilang Pak Jokowi itu petugas partai, kader, lho kok saya diomong yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah AD/ART di partai kita," tuturnya.

Megawati menutuskan, kalau dirinya diberi tugas seluruh kader PDIP sebagai ketua umum. Maka itu, ia bilang tak mungkin orang lain tiba-tiba bisa jadi ketua umum.

"Saya pun kader, tidak mungkin orang lain tiba-tiba bisa menjadi ketua umum. Karena terus siapa yang memilih kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih? Itu melanggar AD/ART," katanya.

Megawati Soekarnoputri, Penutupan Rakernas PDI-P

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Dia juga menjawab terkait anggapan Presiden Jokowi dipilih oleh rakyat sehingga tak boleh dianggap sebagai petugas partai. Megawati menekankan parpol yang punya mekanisme untuk mengusung figur capres dalam pemilu.

"Tapi, kalau tidak ada organisasi partai politik yang memberikan nama, itu kan mekanismenya begitu, untuk dipilih," ujar Megawati.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya