Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Gantikan Megawati, PDIP Bilang Begini
- Istimewa
Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto buka suara soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diusulkan menjadi ketua umum menggantikan Megawati Soekarnoputri.
Hasto mengatakan partainya tetap menerima usulan sebagai sebuah masukan. Namun, ia menyebut partainya saat ini masih fokus pada pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024.
"Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan. Tetapi terkait dengan PDI Perjuangan, skala prioritas memenangkan pemilu," kata Hasto kepada wartawan di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, 30 September 2023.
Presiden Jokowi Hadiri Rakernas PDI-P
- VIVA/M Ali Wafa
Kemudian, proses pergantian kepemimpinan ketua umum PDI Perjuangan akan dibahas setelah pemilu mendatang, melalui Kongres keenam partai yang akan digelar pada 2025. Dalam forum itu, lanjut dia, proses transisi pergantian ketua umum akan ditentukan oleh suara kader.
"Nah, di dalam kongres itu, kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai," ucapnya.
Sebagai informasi, usulan Presiden Jokowi menjadi ketua umum PDI Perjuangan itu disampaikan Guntur Soekarno yang merupakan putra sulung Presiden pertama RI, Ir. Soekarno.
"Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan," kata Guntur.
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Rakernas PDIP, Jiexpo, Kemayoran
- YouTube PDIP
Guntur juga menyebut Jokowi sebagai anak ideologis Bung Karno. Ia lalu mencermati sejumlah kebijakan hilirisasi Jokowi dalam geopolitik global yang dinilai telah melaksanakan prinsip-prinsip Bung Karno.
Menurutnya, Presiden Jokowi berani untuk melakukan hilirisasi biji nikel. Kebijakan itu menuai kecaman dari sejumlah negara, seperti Amerika, Kanada, hingga Korea Selatan. Dengan usulan agar Jokowi menjadi ketua umum, Guntur menilai Megawati bisa menjadi Ketua Dewan Pembina.
"Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina, dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya," tulisnya.
