Akui Doyan Makan Burger dan Mi, Megawati Minta Jokowi Perhatikan Impor Gandum

Megawati Soekarnoputri, Rakernas PDI-P
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap bahwa Indonesia tidak memiliki penerimaan pajak dari impor gandum.

Padahal, kata Megawati, kebijakan fiskal melalui instrumen pajak dan tarif merupakan kebijakan wajib pada masa transisi Indonesia dalam menempuh jalan berdikari di bidang kedaulatan pangan.

Menurutnya, instrumen tarif itu mesti ditetapkan secara kompetitif untuk memberikan stimulus bagi riset dan inovasi dalam meningkatkan produksi pangan nasional.

Presiden Joko Widodo Hadiri Rakernas PDI-P

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

 
"Ini pun mengapa saya berpikir, dan mungkin saya juga minta tolong lagi sama Bapak Presiden, saya mendapatkan informasi, dan itu tolong diperhatikan dan dilihat, bahwa bea masuk impor gandum itu 0 persen," ujar Megawati dalam pidato sambutannya di Rakernas IV PDIP di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 29 September 2023.

Megawati menegaskan, dikenakannya tarif pajak bagi impor gandum tidak serta-merta menyimpulkan bahwa dia anti dengan komoditas pangan tersebut. Pasalnya, gandum adalah salah satu bahan pangan yang tidak dapat tumbuh di Indonesia.

"Saya bukannya anti-gandum. Saya juga senang hamburger, mi. Namun mengingat gandum tadi, setelah saya terangkan, tidak bisa ditanam di sini," kata dia.

Anies dan Anak Abah Berlabuh Dukung Pramono-Rano, Hasto PDIP: Arus Balik Perlawanan

Indonesia, katanya, memiliki 10 sumber pangan lokal, yakni porang, sorgum, sagu, ganyong, hanjeli, hotong, pisang, sukun, talas, dan ubi jalar. Komoditas pangan itu bisa diolah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Rakernas PDI-P

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa
Sekjen PDIP Singgung Ada yang Berupaya Ubah Kedaulatan Rakyat Jadi "Kerajaan"

"Kita ini bisa mensubstitusi gandum; sekiranya bea masuk bisa diterapkan dalam masa transisi, maka dana yang ada bisa dipergunakan juga untuk menambah biaya riset terhadap produk substitusi gandum," ujarnya.

Pelayanan tax amnesty di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

PPN Naik Jadi 12 Persen Orang Kaya Malah Mau Dapat Tax Amnesty Jilid III, Ada Ketidakadilan?

Orang kaya akan mendapatkan pengampunan pajak atau tax amnesty, di tengah masyarakat yang mau dikenakan tarif kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12 persen pada 2025

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024