PKS Berharap Dua Bakal Capres Segera Tentukan Figur Cawapres Tanpa Ada Intervensi
- VIVA/Eduward Ambarita
Ponorogo – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan harapannya agar tidak ada lagi isu polarisasi dalam gelaran Pemilu Presiden 2024, supaya pelaksanaan pesta demokrasi berjalan alamiah.
"Sekarang naturalnya sudah jelas ada tiga [bakal] calon presiden. Dan dari tiga calon itu ada satu yang sudah mendeklarasikan calon presiden. Nah, yang dua diharapkan bisa segera menentukan bakal calon wakil presidennya tanpa ada intervensi dari siapa pun," kata Hidayat disinggung soal kesiapan penyelenggaraan pemilihan presiden pada 2024, di sela kunjungannya ke Kabupaten Ponorogo menghadiri peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam, Gontor, Rabu, 27 September 2023.
Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, konstitusi membuka ruang kontestasi pilpres diikuti lebih dari dua pasangan calon. Pesta demokrasi akan jauh lebih semarak apabila bakal capres yang maju dalam bursa pilpres lebih dari dua.
Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.
- Dok. VIVA
Ia lalu merujuk pengalaman di empat kali Pemilu Presiden, di antaranya pada 2004 dan 2009 masing-masing diikuti lima dan tiga pasangan capres-cawapres. Hasilnya, dinamika politik pada dua pilpres awal itu dinilai cukup demokratis, tanpa ada polarisasi dan tidak ada pembelahan. Kondisi sebaliknya mengemuka pada pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 dan 2019 yang semuanya hanya diikuti dua pasangan calon dan polarisasi cukup kuat.
"Kalau sudah begitu, mana yang mau dipilih. Konstitusi memberi ruang untuk kedua-duanya (antara dua pasangan atau lebih dari dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden). Tentu akan lebih bernilai pesta demokrasi, apabila tidak ada pengulangan ketakutan terhadap polarisasi," ujarnya.
Oleh karenanya, Hidayat mengajak semua pihak untuk menggunakan ruang yang ada dalam konteks demokrasi untuk mengikuti semua tahapan pilpres tanpa ada paksaan ataupun tekanan apa pun.
"Biarkan dua (bakal) capres menunjuk siapa (calon) wakil yang akan mendampingi. Toh, dalam konstitusi memungkinkan pilpres digelar dua putaran, sehingga nuansa pesta demokrasinya lebih berkualitas dan terbuka," ujarnya. (ant)
Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan
Pilprres 2024 dinilai sebagai fenomena yang mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia karena mulai menggeser demokrasi Indonesia menuju otokrasi elektoral.
