Prabowo Jadi Sasaran Kampanye Hitam karena Dinilai Punya Potensi Menang di Pilpres 2024

Jakarta - Jelang pendaftaran capres dan cawapres ke KPU, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jadi sasaran  fitnah dengan cara kampanye hitam. Strategi kampanye hitam itu untuk menjegal Prabowo yang berpotensi lolos putaran kedua hingga menangi Pilpes 2024.

"Pak Prabowo ini ingin dijegal di putaran pertama agar tak lolos di putaran kedua, makanya muncul fitnah-fitnah tersebut," kata Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, Sabtu, 23 September 2023.

Dia menganalisa pula dengan positioning-nya sebagai politik jalan tengah membuat eks Danjen Kopassus itu punya potensi meraih dukungan dari kubu lain. Dengan demikian, menurutnya siapapun lawannya di putaran dua, Prabowo berpotensi besar tetap akan memenangkan pertarungan. 

"Siapapun lawannya Pak Prabowo pasti menang karena berpotensi mendapat dukungan dari pasangan yang kalah di putaran pertama," jelas Igor.

Igor menyinggung fitnah soal penamparan dan pencekikan Prabowo terhadap Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi di Istana. Hoax Prabowo menampar dan mencekik itu membuat geger publik. 

Menurut dia, hal itu jadi bukti banyak pihak yang berusaha menjatuhkan nama Prabowo di Pilpres 2024. 

Bagi dia, pihak tersebut tak ingin Prabowo yang merupakan Bacapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) tersebut lolos dan memenani Pilpres 2024.

Dia mengatakan demikian karena diduga ada pihak yang ingin mengalahkan Prabowo hanya dengan menyebar informasi hoax dan fitnah. Cara itu akan menggiring opini negatif masyarakat terhadap Prabowo.

"Karena satu-satunya untuk menjagal Pak Prabowo itu yang dengan memfitnah yang menjuru kepada hoax," ujarnya.

Isu liar Prabowo menampar dan mencekik Wamentan Harvick itu jadi sorotan. Pihak Kementerian Pertanuan (Kementan) sudah membantah dan memastikan itu hoax. Begitupun dengan Presiden RI Jokowi yang ikut beri tanggapan bantahan.
 

Presidential Threshold 20 Persen Dihapus MK, Menko Yusril: Pemerintah akan Lakukan Ini

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas), Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tetap menghormati Keputusan Mahkamah Konstitusi (M

VIVA.co.id

3 Januari 2025