Cak Imin: Politik Uang Membuat Masyarakat Apatis dengan Pemilu
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus bakal calon wakil presiden (cawapres), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyinggung politik uang yang semakin merajalela saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung.
Hal itu dikatakan Cak Imin saat menghadiri acara rapat koordinasi Badan Koordinasi Saksi (BAKORSI) Relawan Anies Baswedan di kawasan Jakarta Selatan, pada Sabtu, 23 September 2023.
Awalnya, Cak Imin mengatakan masyarakat relatif semakin pasif saat Pemilu dan Pilkada dari tahun ke tahun. Sikap pasif itu disebabkan banyak faktor kata Cak Imin.
"Kenapa pasif? Ya banyak faktor, pasif dan merasa tidak terlibat itu sejak Pemilu dan Pilkada secara langsung. Pilkada ini merusak tatanan. Kenapa merusak tatanan? Karena Pilkada menghalalkan segala cara," kata Cak Imin.
Politik uang, kata Cak Imin, menjadi salah satu cara yang kerap digunakan para calon saat menghadapi kontestasi Pilkada. Sejak ada politik uang, Cak Imin merasa masyarakat sudah mulai bersikap apatis.
"Saya lupa tahun berapa mulai, sejak pilkada itulah rakyat mulai apatis, suara diukur dengan uang," ungkapnya.Â
Maka dari itu, ia menilai kehadiran BAKORSI sangat penting dan strategis jelang Pilpres dan Pilkada 2024 mendatang. Menurut dia, mereka tidak hanya menjaga hubungan dan amanah yang diberikan rakyat, tapi juga dapat menjadi control sipil society saat Pilkada dan Pilpres berlangsung.
"Kita tahu sepenuhnya sistem pemilu kita membutuhkan kontrol masyarakat, control sipil society, kontrol seluruh relawan. Karena demokrasi kita belum sepenuhnya, demokrasi yang transparan," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia berupaya menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencegah praktik politik uang elektronik menjelang Pemilu 2024.
"Bawaslu sedang menjajaki dan berupaya sejak awal 2023 untuk membangun kolaborasi, kesepahaman bersama dengan PPATK dan OJK, karena situasi hari ini soal transaksi elektronik menjadi sesuatu tantangan nyata dan kita harus punya strategi mencegahnya," ujar Anggota Bawaslu Lolly Suhenty pada Minggu, 13 Agustus 2023.Â
Berdasarkan pemetaan Bawaslu, terungkap fenomena maraknya praktik politik uang secara elektronik menjadi sinyal ancaman bahaya, hal itu makin meningkat dalam Pemilu. "Dengan praktik politik uang secara langsung saja tidak mudah dilawan, apalagi dengan praktik elektronik," ujarnya.
Ia mengungkapkan pencegahan melalui kampanye terbuka dengan memberi pesan bahwa pemberian uang secara elektronik adalah bagian dari pelanggaran pemilu yang harus digalakkan di tingkat masyarakat.
DPR Dorong Sinergitas Multilevel Pulihkan Sukabumi sesudah Banjir Bandang
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI turut menyalurkan bantuan dan memberikan obat-obatan untuk korban bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
