Mardiono Minta Kader PPP Aceh Berjuang Antarkan Kesejahteraan Rakyat
- Istimewa
Aceh - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menekankan kepada para kader untuk terus berjuang mengantarkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya lewat Pemilu 2024 mendatang.
Hal ini disampaikan Mardiono seusai membuka kegiatan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) PPP Provinsi Aceh, di Hotel Hermes, Kota Banda Aceh.
“Saya menyampaikan kepada para kader bahwa kami semua hadir di sini untuk berjuang, mengantarkan kesejahteraan rakyat. Jadi, jangan pernah didasari hanya semata-mata untuk mengejar kepentingan pribadi atau organisasi,” tutur Mardiono di lokasi, dikutip Jumat, 22 September 2023.
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono
- Istimewa
Pria yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan ini menyebut, Rapimwil dilakukan dalam rangka membahas peraturan dan mekanisme pemenangan di internal partainya.
“Selanjutnya juga untuk membahas langkah-langkah strategis pemenangan, sesuai wilayah dapilnya masing-masing,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Aceh Amiruddin Idris mengaku memiliki target di DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 70 kursi, DPR Aceh sebanyak 10 kursi, dan DPR RI dua hingga tiga kursi.
Menurutnya, untuk mencapai target tersebut DPW PPP Aceh akan terus melakukan kerja politik hingga waktu Pemilu tiba.
“Kami akan terus memanaskan mesin politik. Seperti yang sudah kami lakukan yaitu bedah dapil, menganalisa kekuatan politik, serta memilih figur atau tokoh yang tepat untuk ditawarkan ke masyarakat,” kata Amiruddin.
Dia pun menambahkan bahwa saat ini optimis untuk mencapai target tersebut, apalagi telah mendapat dukungan secara langsung dari pimpinan partai berlambang Kabah.
“Insyaallah kami sangat optimis dapat menang dan mencapai target kursi, apalagi ketua umum kami sangat perhatian dengan Aceh,” pungkasnya.
Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan
Pilprres 2024 dinilai sebagai fenomena yang mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia karena mulai menggeser demokrasi Indonesia menuju otokrasi elektoral.
