Konflik di Rempang, Anggota DPR Singgung Rezim Orde Baru
- Dok. Istimewa
Jakarta - Penolakan warga sekitar terhadap pembangunan proyek Rempang Eco-City, dikatakan, dipicu karena minimnya dialog. Selain itu, tenggat waktu pengosongan Pulau Rempang yang terkesan tiba-tiba juga dianggap menjadi alasan penolakan warga.
Menurut anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah, perilaku represif aparat keamanan saat membubarkan warga yang menolak direlokasi juga turut berperan menyebabkan bentrokan. Tindakan seperti itu seharusnya bisa dicegah.
"Seharusnya kekerasan ini juga hisa dihindari sekiranya proyek ini tidak dipaksakan mendahului proses dialog dengan warga. Cara-cara represif demi pembangunan sudah waktunya diakhiri. Kita tidak lagi hidup di zaman Orde Baru, masak kita lebih kejam dari Orde Baru!," kata Luluk, Kamis, 21 September 2023.
Petugas membersihkan sisa pohon dan ban yang dibakar warga di Pulau Rempang
- ANTARA/Yude
Luluk menyayangkan adanya bentrokan aparat keamanan dengan masyarakat Pulau Rempang, Batam, buntut penolakan warga terhadap pembangunan Rempang Eco City yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurut politikus PKB ini, perubahan status menjadi PSN yang terkesan mendadak juga terasa ganjil.
"Apakah tidak mungkin lokasi proyek dipindahkan atau digeser sehingga tidak perlu sampai harus mengusir rakyat atau mengosongkan pulau demi investasi ini?," katanya.
Diketahui, dalam video yang beredar di media sosial, terlihat perilaku represif aparat keamanan terhadap warga.
Bahkan akibat tembakan gas air mata yang dikeluarkan aparat, siswa yang bersekolah di dekat tempat bentrokan turut merasakan dampaknya.
Konflik yang terjadi antara warga Pulau Rempang dengan pemerintah juga ikut menjadi sorotan dunia. Ada beberapa kantor berita besar yang mulai membedah mengapa konflik di pulau itu akhirnya terjadi.
