KPU Sebut Pemilu 2024 Berdurasi Paling Singkat tapi Jumlah Pemilih Terbanyak

Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, menilai Pemilu 2024 menjadi pemilu durasi waktu paling singkat dengan jumlah daerah pemilihan (dapil) paling banyak dan jumlah pemilih terbesar di dunia ketiga setelah India dan Amerika Serikat. 

"Satu hal yang membedakan Pemilu 2024 dengan pemilu sebelumnya adalah bahwa di tahun yang sama akan ada Pilkada serentak untuk memilih gubernur di 37 provinsi,” kata Hasyim Asy'ari dikutip Kamis, 21 September 2023. 

KPU sudah teken Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I di kantor LKPP, Jakarta pada, Senin 18 September 2023.

Hasyim menerangkan, provinsi di Indonesia ada 38, tapi untuk Yogyakarta tidak ada pilkada lantaran yang menjadi gubernur raja. “Kemudian Pilkada untuk 514 kabupaten/kota serentak di waktu yang sama," kata Hasyim.



Tangkapan layar - Ketua KPU Hasyim Asyari memberikan keterangan sebagai teradu dalam persidangan dugaan pelanggaraan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di kantor DKPP, Jakarta, sebagaimana dipantau melalui YouTube DKPP RI, Senin, 27 Februari 2023.

Photo :

• ANTARA/Tri Meilani Ameliya

Menurut Hasyim, penyelenggaraan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Karenanya, KPU harus membuat perencanaan yang rigid, cermat, jangan sampai ada yang terlewat, termasuk dalam hal ini penentuan logistik.

"Logistik Pemilu 2024 harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya," kata Hasyim.

Hasyim mencontohkan, misalnya jika jumlah pemilih baik di dalam maupun luar negeri ada sekitar 204 juta, maka cetak surat suara yang diadakan adalah sebanyak jumlah pemilih DPT lebih 2 persen.

"Tapi DPT ini bukan DPT yang 204 juta gelondongan, enggak, tapi dikalikan. Ini kan angka nasional dikalikan jumlah pemilih dari dua persennya itu, enggak ada di situ, tapi DPT per TPS. Maka, kami punya punya data DPT di TPS yang jumlahnya 820.000,” katanya

Dia menambahkan,”Itu berarti ada 820.000-an baris yang kemudian jumlah DPT-nya dikalikan 2 persen, jadi tidak gelondongan, sehingga ini salah satu contoh ya betapa harus cermat dan harus sudah sampai TPS itu H-1 sebelum hari pemungutan suara.” 

Halaman Selanjutnya

Hasyim mencontohkan, misalnya jika jumlah pemilih baik di dalam maupun luar negeri ada sekitar 204 juta, maka cetak surat suara yang diadakan adalah sebanyak jumlah pemilih DPT lebih 2 persen."Tapi DPT ini bukan DPT yang 204 juta gelondongan, enggak, tapi dikalikan. Ini kan angka nasional dikalikan jumlah pemilih dari dua persennya itu, enggak ada di situ, tapi DPT per TPS. Maka, kami punya punya data DPT di TPS yang jumlahnya 820.000,” katanya