KIM Buat Pokja Untuk Prabowo Subianto, Ada Soal Ekonomi hingga Pertahanan Keamanan

Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus bersama Koalisi Indonesia Maju
Sumber :
  • VIVA/Farhan

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus mengungkap isi pertemuan rapat antar sejumlah elit partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto di DPP Partai Golkar pada Rabu malam, 20 September 2023.

Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis ala Prabowo, TNI AL Siapkan 10 Dapur Umum

Menurut dia, ada empat yang telah disepakati oleh kelompok kerja (Pokja) dalam Koalisi Indonesia Maju yang akan dijabarkan untuk bakal calon presiden Prabowo, yaitu bidang ekonomi. “Pokja ini akan bentuk bidang ekonomi melihat kondisi kekinian, apalagi kondisi sekarang dunia atau global tidak memberikan kepastian,” kata Lodewijk.

Kemudian, kata dia, bidang politik hukum, masalah kesejahteraan rakyat dan pertahanan keamanan hubungan luar negeri. Menurut dia, rencana pembagian Pokja ini akan dikomunikasikan oleh Tim Pakar Prabowo nantinya.

MK Beri Kesempatan Partai Usung Capres Sendiri tapi PAN Anggap Prabowo Masih yang Terbaik

“Apabila Prabowo setuju, kami akan segera membuat Pokja itu dari partai ada 8 partai Insya Allah yang akan bergabung,” jelas Wakil Ketua DPR RI ini.

Saat ini, lanjut dia, ada profesor dan doktor dengan bidang ilmu masing-masing. Lalu, dari partai terutama yang ada kursinya di parlemen juga bisa mengirimkan kader-kadernya untuk bergabung siapa saja yang duduk di Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 9 sampai Komisi 11 DPR RI.

Rayakan HUT 65 Tahun, Ormas MKGR Serukan Gotong Royong Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran

“Mereka-mereka ini yang setiap hari mendiskusikan dengan mitra-mitra masalah kebangsaan ini. Diharapkan dengan kelompok 17 program prioritas, 8 program 100 hari, 45 pakar ini akan bekerja pada waktu yang sudah ditentukan, produknya siap dan akan digunakan komponennya,” ujarnya.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun

Misbakhun Sebut Dirjen Pajak Tak Bisa Laksanakan Perintah Presiden Prabowo soal PPN

Anehnya, kata Misbakhun, perintah yang sudah jelas, tidak bisa diterjemahkan dengan jelas oleh para birokrat di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak.

img_title
VIVA.co.id
3 Januari 2025