Soroti Kisruh di Pulau Rempang, Sekjen PDIP Ingatkan Hukum Harus Ditegakkan
- VIVA/ Zendy Pradana
Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, yang tengah menjadi sorotan. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengorbankan rakyat.
"Kita percayakan pemerintah, dan kami juga berkomunikasi dengan jajaran Partai. Prinsipnya rakyat tidak boleh dikorbankan," kata Hasto kepada wartawan di kantor pusat PDIP, Jakarta, Selasa, 19 September 2023.
"Hukum harus juga ditegakkan sehingga di dalam pengelolaan negara, termasuk dalam investasi, harus juga mengedepankan keadilan," katanya, menambahkan.
Kendati demikian, menurutnya, Presiden Joko Widodo telah memberi perhatian khusus terhadap kerusuhan yang terjadi di Pulau Rempang. Ia juga meminta agar pemerintah mengedepankan dialog-dialog bersama masyarakat.
"Kemudian juga kesetaraan ketika menghadapi persoalan-persoalan hukum, dengan cara dialog, dan kami melihat pemerintah sudah sungguh-sungguh, termasuk dengan Bapak Presiden Jokowi menaruh perhatian yang sangat serius terhadap masalah ini," katanya.
bentrokan di Pulau Rempang meletus pada 7 September 2023 setelah Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama aparat TNI dan Polri memaksa masuk wilayah itu untuk mengukur dan mematok tanah. Pulau tersebut akan digunakan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.
Bentrokan tersebut menyebabkan trauma mendalam bagi masyarakat, terlebih aparat sempat melontarkan gas air mata ke arah sekolah dasar yang berada di sana.
Kendati demikian, polisi berdalih penggunaan gas air mata itu sudah sesuai prosedur. Selain itu, polisi juga menangkap puluhan orang yang disebut sebagai provokator dalam bentrokan tersebut.
Warga Rempang menyatakan mereka tidak menolak proyek Rempang Eco-City tersebut namun mereka meminta agar 16 kampung tua yang berusia ratusan tahun tidak digusur.