Anies Baswedan Sebut Tata Kelola Pertanian Perlu Dikoreksi, Mafia Harus Diperangi

Bakal capres Anies Baswedan saat dialog publik di UGM-Mata Najwa
Sumber :
  • Youtube Narasi @MataNajwa

Jakarta – Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan menyampaikan Indonesia membutuhkan tata kelola pertanian yang lebih baik. Dengan demikian, hal itu bisa menutup celah mafia dalam urusan tersebut. 

KPU Barito Utara Dilaporkan ke DKPP RI usai Diduga Langgar Aturan Pemilu 2024

Anies lantas memberi contoh soal tata kelola beras. Dia menilai biaya hidup tinggi lantaran harga beras terus meroket. Menurut dia, kondisi itu memberatkan masyarakat yang hidupnya prasejahtera.

"Mereka yang statusnya prasejahtera hidupnya makin berat ketika harga kebutuhan pokok mahal," kata Anies dalam program Mata Najwa on Stage dengan tema “3 Bacapres Bicara Gagasan” yang disiarkan YouTube Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa, 19 September 2023.

Wamendagri Sebut Masa Jabatan Kepala Daerah Periode 2021-2026 Akan Terpotong

Bacapres Anies Baswedan di kampus UGM

Photo :
  • YouTube Universitas Gadjah Mada

Anies pun lebih jauh menyampaikan, para petani Indonesia saat ini tidak sejahtera karena harga beras yang mahal tak kembali kepada petani. "Tapi, situasi yang kita hadapi adalah berasnya mahal, petaninya tidak sejahtera, uangnya hilang di jalan," jelas eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Wamendagri Sebut 300 ASN Langgar Netralitas Pemilu Sudah Disanksi

Maka itu, Anies juga mendorong agar mafia-mafia produk pertanian diperangi secara tuntas. Sebab, pokok masalahnya lebih besar ada di sini.

"Tata niaga ini dikoreksi dan mafia-mafia terkait produk pertanian harus diperangi secara tuntas karena merekalah sumber masalah yang ada di tempat ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Anies menuturkan, Indonesia ingin biaya pokok menurun dan murah. Namun, menurut Dia, kesejahteraan kesejahteraan petani belum terpenuhi lantaran biaya produksi beras lebih tinggi.

"Pakai indikator sederhana, petani bisa menabung. Selama petani tidak bisa menabung, biaya operasinya produksinya tidak sebanding dengan pendapatannya," tutur eks Mendikbud tersebut.

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda

DPR Tunggu Rapat Pimpinan terkait RUU Omnibus Law Politik

Ketua Komisi II DPR RI mengungkapkan pembahasan RUU Omnibus Law Politik atau revisi UU Pemilu ataupun UU Pilkada masih menunggu putusan Rapat Pimpinan parlemen. 

img_title
VIVA.co.id
31 Januari 2025