Legislator Demokrat Minta Pemerintah Hentikan Sementara Proyek di Pulau Rempang
- DPR RI
Jakarta - Anggota DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah menghentikan sementara proyek pembangunan di Pulau Rempang. Penghentian itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap warga terdampak.
"Menurut saya hentikan dulu. Kemudian replanning direncanakan ulang, dan kemudian sambil meyakinkan para investor bahwa kejadian seperti ini tidak akan berulang ke depan," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 September 2023.
Legislator Partai Demokrat itu menekankan, kawasan apapun yang akan dibangun seharusnya dapat memprioritaskan warga sekitar. Sehingga perencanaan terhadap proyek tersebut dapat terlaksana dengan baik.
Dia pun meminta, pemerintah menggunakan cara-cara yang humanis dalam setiap pembangunan yang melibatkan masyarakat. Menurut Herman, jika terus-terusan menggunakan cara represif tak akan menyelesaikan konflik yang terjadi.
Petugas membersihkan sisa pohon dan ban yang dibakar warga di Pulau Rempang
- ANTARA/Yude
"Masih banyak waktu untuk kita bicara dulu. Jangan karena ada Rp 100 triliun yang akan masuk, lantas gelap mata. Kita harus menggeser terhadap masyarakat yang ada di sana," ujarnya.
Diketahui, bentrokan di Pulau Rempang meletus pada 7 September 2023 setelah Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama aparat TNI dan Polri memaksa masuk wilayah itu untuk melakukan pengukuran dan pematokan tanah. Pulau tersebut rencananya akan digunakan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.
Bentrokan tersebut menyebabkan trauma mendalam bagi masyarakat. Terlebih aparat sempat melontarkan gas air mata ke arah sekolah dasar yang berada di sana.
Kendati demikian, polisi berdalih penggunaan gas air mata itu sudah sesuai prosedur. Selain itu, polisi juga menangkap puluhan orang yang disebut sebagai provokator dalam bentrokan tersebut.
Warga Rempang menyatakan mereka tidak menolak proyek Rempang Eco-City tersebut. Hanya saja, mereka meminta agar 16 kampung tua yang berusia ratusan tahun tidak mengalami penggusuran.
Uji Kelayakan Capim KPK, DPR Mulai dengan Pengambilan Nomor Urut dan Pembuatan Makalah
Komisi III DPR RI memulai tahapan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon pimpinan. Selain itu, uji kelayakan Dewan Pengawas atau Dewas KPK.
