Anas Urbaningrum Belum Tentukan Arah Dukungan Capres, Harap Drama Politik Tak Dominan
- ANTARA/Winda Herman
Ambon – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum mengaku belum bisa memastikan arah dukungan politik PKN pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
"Kalau ditanya soal dukungan kami ke siapa nanti di pilpres, jawabnya kami masih timbang-timbang," kata Anas di Kota Ambon, Maluku, Minggu, 17 September 2023.
Dia mengatakan PKN merupakan partai baru di Indonesia. PKN juga belum memiliki modal kursi di parlemen. Sebagai parpol baru, lanjutnya, PKN belum bisa memberikan dukungan resmi bagi pasangan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.
Ketum PKN Anas Urbaningrum
- VIVA/ Natania Longdong
"Kami masih dalam posisi partai pendukung. Untuk itu, kami cermati dulu. Ada waktu yang tepat untuk tentukan arah kami nanti ke siapa," katanya.
Untuk berkoalisi mendukung salah satu pasangan bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024, Anas mengatakan pihaknya tidak bisa langsung mengambil sikap apalagi dengan terburu-buru.
Menurut dia, hal itu perlu kecermatan dan pertimbangan sebelum memutuskan mendukung siapa sosok yang tepat memimpin Indonesia lima tahun ke depan.
Meskipun belum memastikan dukungan, Anas berharap drama politik menjelang Pilpres 2024 tidak terlalu dominan agar dapat memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat pemilih untuk menentukan calon pemimpin berkualitas.
Anas Urbaningrum lepas burung merpati usai Pidato di Monas
- VIVA/Foe Peace Simbolon
"Supaya rakyat juga punya ruang untuk menganalisis apa yang akan dilakukan untuk Indonesia ke depan, tidak melulu soal drama calon presiden atau pasangan calon presiden," ujar Anas.
Anas Urbaningrum melakukan kunjungan silaturahim ke Kota Ambon, Maluku, Minggu, guna menghadiri pelantikan pengurus Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan Majelis Daerah Forum Alumni HMI Wati (Forhati) Kota Ambon. (ant)
Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan
Pilprres 2024 dinilai sebagai fenomena yang mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia karena mulai menggeser demokrasi Indonesia menuju otokrasi elektoral.
