PAN Desak Pemerintah Hentikan Sementara Pengembangan Kawasan Rempang
- Dok. Istimewa
Jakarta – Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara rencana pengembangan kawasan Rempang yang banyak di protes warga sekitar. Saleh mengatakan, langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah menemui dan berdiskusi dengan masyarakat.
Pemerintah, kata Saleh, harus menyampaikan secara terbuka kepada semua pihak terkait dengan rencana investasi yang akan masuk. Apa manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat. Bagaimana agar hak-hak masyarakat bisa tetap terjaga dan kehidupan mereka sehari-hari tidak terganggu.
"Kepastian soal ini sangat penting. Kalau tidak jelas, kami khawatir penolakan akan terus terjadi. Akibatnya, akan muncul lagi protes dan demonstrasi yang bermuatan kekerasan. Semua pihak pasti tidak menginginkan hal tersebut," kata Saleh dalam keterangannya, Kamis 14 September 2023.
Bentrok aparat vs warga di Pulau Rempang
- Dok. Istimewa
Lagi pula, lanjut Saleh, Presiden Jokowi juga sudah meminta agar dilakukan sosialisasi intensif. Dia meyakini Presiden Jokowi juga pasti tidak menginginkan adanya kekerasan yang terjadi di masyarakat.
"Sebab, sampai sejauh ini, kami melihat bahwa setiap pembangunan yang dilakukan selalu dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Ini pulalah yang mestinya dilakukan dalam menangani masalah yang ada saat ini di Rampang,"
Agar proses sosialisasi dan dialog bisa dimulai dengan baik, kata Saleh, pihak kepolisian diminta untuk melepaskan beberapa orang warga yang sempat ditahan. "Kami yakin bahwa masyarakat akan memberikan apresiasi yang cukup tinggi jika mereka dilepaskan. Malah akan sangat baik jika mereka juga dilibatkan dalam dialog dan sosialisasi yang akan dilaksanakan," ujar Saleh
Kericuhan memanas buntut sengketa lahan di Pulau Rempang dan Galang, Batam
- Ist
Kedepannya, menurut Saleh, bentrokan antara warga dan pihak keamanan sebisa mungkin harus dihindari. Sebab, dalam setiap bentrokan pasti akan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang biasanya lebih sulit untuk ditangani.
"Rencana investasi besar di kawasan Rempang bisa saja akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sana. Tetapi harus diingat, bahwa tujuan investasi haruslah diarahkan bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus memastikan tidak boleh ada anggota masyarakat yang berduka dan bersedih atas masuknya investasi ke daerah mereka. Terlebih, investasi tersebut berasal dari luar negeri," ujar Saleh.
Ketua DPD RI Nilai Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Harus Mendukung Program Pemerintah Pusat
Ketua DPD Sultan B Najamuddin berharap pilkada serentak 2024 dapat menghasilkan kepala daerah yang mendukung dan mampu terjemahkan kebijakan dan program pemerintah pusat.
