Kata Jokowi soal Alokasi Dana Pemilu Presiden 2024 Jika Dua Putaran
- VIVA/Anwar Sadat
Padalarang - Presiden Joko Widodo mengatakan, Pemerintah pasti menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang digelar pada Februari 2024. Pemerintah tentu akan mengalokasikan anggaran sesuai yang dibutuhkan baik satu putaran maupun dua putaran.
Padahal, Komisi II DPR RI telah menyetujui pagu anggaran bagi Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu) untuk penyelenggaraan Pemilu Presiden 2024. Adapun, pagu anggaran sebesar Rp28,3 triliun untuk KPU dan Bawaslu hanya Rp11,6 triliun. Namun, jumlah tersebut hanya untuk satu putaran saja.
“Ya itu kalau satu putaran, ya satu putaran (alokasi dana KPU untuk Pilpres 1 putaran). Kalau dua putaran, ya dua putaran,” kata Jokowi saat uji coba kereta api cepat Jakarta ke Bandung pada Rabu, 13 September 2023.
Maka dari itu, Jokowi akan menanyakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarti untuk disiapkan alokasi dana jika pelaksanaan Pemilu Presiden digelar dua putaran pada Februari 2024 mendatang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup KTT ASEAN ke-43
- gallery.asean
“Ya tanya Menteri Keuangan (Sri Mulyani), pasti disiapin,” ujarnya.
Diketahui, Komisi II DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU RI dan Bawaslu RI pada Selasa, 12 September 2023. Dalam rapat tersebut, disetujui pagu anggaran sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa pada 31 Juli 2023.
Sementara, pagu anggaran KPU tahun 2024 cuma disetujui sebesar Rp28,36 triliun dari usulan Rp44,73 triliun. Hanya saja, anggaran tersebut dipangkas sebesar Rp974 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2024 di empat provinsi daerah otonomi baru (DOB) Papua.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, dirinya sudah menyiapkan sejumlah anggaran. Bahkan, untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) anggaran disediakan dalam dua putaran.
“Anggaran Pemilu kita siapkan untuk 2023-2024, untuk penyelenggaraannya sendiri dari KPU, kemudian Bawaslu, kita mengikuti siklusnya, jadwalnya," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, pada Selasa, 6 Juni 2023.
Survei elektabilitas pemilu (foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Sri Mulyani menjelaskan, pada putaran pertama Februari 2023 telah disediakan kebutuhan anggaran. Itu akan digunakan untuk logistik, distribusi orang, saksi, dan lain-lain yang merupakan tanggung jawab dari APBN.
“Kita juga sudah membuat dana kontijensi kalau sampai terjadi dua ronde, karena itu anggarannya cukup signifikan untuk kedua. Jadi ini semua perhelatan demokrasi ini sudah masuk dalam APBN yang sedang kita susun, nanti bapak Presiden akan menyampaikan di DPR," jelasnya.
Bendahara negara ini menuturkan, untuk detail anggaran tersebut sebagian akan langsung masuk ke Kementerian Lembaga (K/L). "Detailnya sebagian langsung masuk di K/L terkait, dan sebagian kita cadangkan dulu sebelum keluar, tidak akan dikeluarkan anggarannya," ujarnya.
Partisipasi Pilkada 2024 Lebih Rendah Dibandingkan Pilpres dan Pileg
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di beberapa wilayah, termasuk DKI Jakarta, memiliki tingkat partisipasi pemilih yang lebih rendah dibanding Pilpres dan Pileg.
